Jokowi Minta Agar Proyek Strategis Nasional Dikaji Ulang
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 13 Feb 2018 06:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum rampung di tahun lalu untuk dievaluasi kembali. Ia juga meminta proyek strategis yang direncanakan tahun ini efektif dalam pelaksanaannya.
Ia memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memutuskan proyek-proyek strategis yang bisa dieksekusi segera dan proyek yang kemungkinan besar tidak dapat dilanjutkan. "Dan, ini harus diputuskan cepat," ujar Jokowi di Istana Presiden, Senin (12/2).
Menanggapi instruksi tersebut, Darmin menegaskan akan segera menyusun kriteria proyek-proyek yang bisa jalan dan dikeluarkan dari daftar PSN. Hanya saja, ia belum mau terburu-buru menyebut proyek yang mana yang paling mendesak dipercepat dan dikeluarkan.
"Ya, dikerjakan saja dulu. Orang PSN itu kan ada banyak. Jadi, nanti kami buat kriteria dulu. Kalau nanti tidak buat kriteria, orang pada ribut," tutur mantan gubernur Bank Indonesia tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, lembaganya mungkin akan mengevaluasi kemajuan proyek kereta api Kalimantan Timur yang rencananya dikerjakan oleh PT Kereta Api Borneo, yang merupakan anak usaha dari perusahaan Rusia, Russia Railways.
Kendati demikian, ia setuju apabila seluruh PSN dievaluasi. Toh, evaluasi bukan berarti proyek-proyek yang tak rampung di tahun lalu dikeluarkan begitu saja, mengingat pengerjaan proyek bisa melampaui satu tahun.
"Memang, diminta di dalam arahan (presiden) tadi, pelabuhan-pelabuhan yang belum diteruskan, lapangan udara harus diteruskan. Salah satu strateginya bagaimana mencapai produktivitas yang lebih baik," terang Budi.
Sekadar informasi, jumlah dan jenis PSN diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, dimana pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan dua program PSN.
Jumlah ini bertambah dibandingkan posisi sebelumnya, yaitu 225 proyek sesuai Perpres 3/2016. Rencananya, 245 proyek ini membutuhkan dana investasi sebesar Rp4.197 triliun yang sebagian besar disediakan oleh swasta, yaitu Rp2.413 triliun. (bir)
Ia memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memutuskan proyek-proyek strategis yang bisa dieksekusi segera dan proyek yang kemungkinan besar tidak dapat dilanjutkan. "Dan, ini harus diputuskan cepat," ujar Jokowi di Istana Presiden, Senin (12/2).
Menanggapi instruksi tersebut, Darmin menegaskan akan segera menyusun kriteria proyek-proyek yang bisa jalan dan dikeluarkan dari daftar PSN. Hanya saja, ia belum mau terburu-buru menyebut proyek yang mana yang paling mendesak dipercepat dan dikeluarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, dikerjakan saja dulu. Orang PSN itu kan ada banyak. Jadi, nanti kami buat kriteria dulu. Kalau nanti tidak buat kriteria, orang pada ribut," tutur mantan gubernur Bank Indonesia tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, lembaganya mungkin akan mengevaluasi kemajuan proyek kereta api Kalimantan Timur yang rencananya dikerjakan oleh PT Kereta Api Borneo, yang merupakan anak usaha dari perusahaan Rusia, Russia Railways.
"Memang, diminta di dalam arahan (presiden) tadi, pelabuhan-pelabuhan yang belum diteruskan, lapangan udara harus diteruskan. Salah satu strateginya bagaimana mencapai produktivitas yang lebih baik," terang Budi.
Sekadar informasi, jumlah dan jenis PSN diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, dimana pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan dua program PSN.
Jumlah ini bertambah dibandingkan posisi sebelumnya, yaitu 225 proyek sesuai Perpres 3/2016. Rencananya, 245 proyek ini membutuhkan dana investasi sebesar Rp4.197 triliun yang sebagian besar disediakan oleh swasta, yaitu Rp2.413 triliun. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK