Temui Ratu Maxima, Jokowi Sebut Kunci Dorong Inklusi Keuangan
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 13 Feb 2018 14:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyebutkan dua kunci utama untuk menggenjot inklusi keuangan di tanah air, yakni penyederhanaan sistem dan kemudahan perizinan bagi pelaku jasa keuangan. Jika keduanya tak dilakukan, maka laju tingkat inklusi keuangan disebut tak akan secepat yang diharapkan.
"Dua hal ini kalau diselesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang diinginkan," jelas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/2).
Harapan tersebut disampaikan Jokowi kala bertemu dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, salah satunya Ratu Maxima Zorreguite Cerruti dari Belanda, di Istana Merdeka, pagi ini.
Saat ini, menurut Jokowi, penyederhanaan sistem perlu dibenahi agar masyarakat lebih mudah punya akses ke lembaga keuangan. Demikian pula dengan perizinan bagi pelaku jasa keuangan untuk beroperasi.
"Kami ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat," ungkap dia.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan hingga akhir tahun lalu sudah mencapai 63 persen dari total populasi Indonesia. Adapun hingga 2019 mendatang, Jokowi menargetkan inklus keuangan dapat mencapai 75 persen dari total populasi Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejauh ini pemerintah telah membuka akses jasa keuangan ke masyarakat melalui berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, untuk mendapatkan bantuan tersebut, keluarga penerima manfaat harus membuka rekening terlebih dahulu di bank dan memanfaatkan bantuan itu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan begitu, pola perilaku masyarakat dari yang tadinya gemar menggenggam uang tunai juga bisa berubah seketika.
Darmin berharap, tingkat inklusi keuangan di tahun ini juga meningkat seiring penerima PKH akan naik menjadi 10 juta Kepala Keluarga (KK) dari 6 juta KK di tahun lalu. Begitu pun BPNT yang rencananya akan disalurkan ke 10 juta KK.
"Sehingga tahun 2019 targetnya adalah tingkat inklusi kami akan sama dengan negara-negara lain, yang sudah selama ini lebih maju dari Indonesia misalnya India dan negara-negara yang lain," paparnya.
Sekadar informasi, ketentuan mengenai inklusi keuangan tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inkjlusif (SNKI).
Beleid itu menyebut, pemerintah harus mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen di tahun 2019 dan difokuskan kepada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat lintas kelompok. (agi/bir)
"Dua hal ini kalau diselesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang diinginkan," jelas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/2).
Harapan tersebut disampaikan Jokowi kala bertemu dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, salah satunya Ratu Maxima Zorreguite Cerruti dari Belanda, di Istana Merdeka, pagi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, menurut Jokowi, penyederhanaan sistem perlu dibenahi agar masyarakat lebih mudah punya akses ke lembaga keuangan. Demikian pula dengan perizinan bagi pelaku jasa keuangan untuk beroperasi.
"Kami ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat," ungkap dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejauh ini pemerintah telah membuka akses jasa keuangan ke masyarakat melalui berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, untuk mendapatkan bantuan tersebut, keluarga penerima manfaat harus membuka rekening terlebih dahulu di bank dan memanfaatkan bantuan itu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan begitu, pola perilaku masyarakat dari yang tadinya gemar menggenggam uang tunai juga bisa berubah seketika.
Darmin berharap, tingkat inklusi keuangan di tahun ini juga meningkat seiring penerima PKH akan naik menjadi 10 juta Kepala Keluarga (KK) dari 6 juta KK di tahun lalu. Begitu pun BPNT yang rencananya akan disalurkan ke 10 juta KK.
"Sehingga tahun 2019 targetnya adalah tingkat inklusi kami akan sama dengan negara-negara lain, yang sudah selama ini lebih maju dari Indonesia misalnya India dan negara-negara yang lain," paparnya.
Sekadar informasi, ketentuan mengenai inklusi keuangan tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inkjlusif (SNKI).
Beleid itu menyebut, pemerintah harus mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen di tahun 2019 dan difokuskan kepada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat lintas kelompok. (agi/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK