OJK Sebut Inklusi Keuangan Tembus 63 Persen Populasi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 05/01/2018 09:45 WIB
OJK Sebut Inklusi Keuangan Tembus 63 Persen Populasi Tingkat penggunaan jasa keuangan di Indonesia, atau akrab disebut inklusi finansial, sudah mencapai 63 persen dari populasi hingga akhir 2017 kemarin. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tingkat penggunaan jasa keuangan di Indonesia, atau akrab disebut inklusi finansial, sudah mencapai 63 persen dari populasi hingga akhir 2017 kemarin.

Dengan demikian, inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 84 persen dari target 75 persen populasi Indonesia di tahun 2019 mendatang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kenaikan tingkat inklusi finansial ini disebabkan karena cakupan layanan seluler sudah makin meluas di Indonesia. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, layanan 3G sudah mencakup 60 ribu desa di seluruh Indonesia. Sementara itu, cakupan 2G sudah menjangkau 73 ribu desa.



“Saat ini (Inklusi finansial) sudah mencapai 63 persen. Tapi kalau teknologi coverage seluler 4G sudah lebih banyak, ini memungkinkan coverage-nya itu bisa lebih luas. Jadi daerah yang selama ini belum dapat sinyal, bisa dapat coverage lebih luas lagi,” kata W imboh ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (4/1).

Dengan capaian seperti ini, ia optimistis target inklusi keuangan di tahun 2019 bisa mencapai tarte. “Tahun 2018 kami harapkan paling tidak inklusi keuangan bisa di atas 70 persen, ya 2019 bisa mencapai target,” jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menuturkan, membaiknya tingkat inklusi keuangan di Indonesia juga disebabkan karena berbagai bantuan pemerintah mulai berbentuk non-tunai di tahun lalu.

Ia mencontohkan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelontorkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah dibagikan kepada 5,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun 2017.

“Dari Kementerian Sosial juga bilang akan ada Bantuan Pangan Non Tunai di tahun 2018 di mana penerima manfaatnya 10 juta Kepala Keluarga (KK). Lalu inisaiitif seperti elektronifikasi jalan tol juga meningkatkan inklusi keuangan,” terang dia.

Menurutnya, capaian inklusi keuangan sejauh ini terbilang memuaskan. Sejak Bank Dunia menyebut bahwa indeks inklusi keuangan ada di angka 36 persen di tahun 2014, Indonesia bisa bergerak maju ke angka 57 persen hanya dalam dua tahun saja.


Senada dengan Wimboh, ia yakin tingkat inklusi keuangan bisa mencapai target dua tahun kemudian.

“Nanti akan ada program kerja lagi bagaimana inklusi keuangan bisa capai target. Nanti akan ada rapat lagi,” pungkas dia.

Sekadar informasi, ketentuan mengenai inklusi keuangan tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inkjlusif (SNKI).

Beleid itu menyebut, pemerintah harus mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen di tahun 2019 dan difokuskan kepada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat lintas kelompok. (gir/gir)