Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memiliki program satu juta rumah dan menargetkan dapat membangun satu juta unit rumah setiap tahunnya. Namun, hingga tahun ketiga pelaksanaan program tersebut, pembangunannya baru mencapai 904.758 unit di tahun lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan rumah mencapai 2,49 juta unit dalam tiga tahun terakhir (2015-2017). Adapun sekitar 15 persen dari jumlah tersebut, menurut dia, mendapatkan stimulai pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dengan rincian, pada tahun 2015 sebanyak 699.670 unit, tahun 2016 sebanyak 881.102 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit," ujar Basuki dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Senin (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki menjelaskan, capaian pembangunan rumah pada tahun lalu, didomonasi oleh pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mencapai 697.770 unit. Sedangkan sisanya, sebanyak 224.988 unit merupakan rumah non-MBR.
Guna mendorong pembangunan perumahan di tanah air, Kementerian PUPR, telah memberikan dukungan fasilitasi pembiayaan bagi MBR melalui KPR Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Subsidi Selisih Bunga, dan Subsidi Bantuan Uang Muka. Selain itu, saat ini, ada pula program pembiayaan mikro untuk membuka akses para pekerja sektor informal untuk mendapatkan rumah melalui kredit perbankan.
"Kalau ada uang negara di dalam subsidi perumahan, Kementerian PUPR juga punya tanggung jawab untuk mengawasi kualitasnya. Tidak lain dilakukan untuk melindungi konsumen," tegasnya.
Adapun salah satu tantangan dalam melaksanakan program satu juta rumah, menurut dia, adalah ketersediaan dan harga tanah yang sangat tinggi. Akibatnya, pengembangan pembangunan rumah tapak untuk MBR, lokasinya berada jauh di pinggiran kota dengan akses transportasi terbatas.
"Oleh karenanya, pembangunan Rusun di perkotaan dan sekitarnya terus di dorong," pungkas Basuki.