Banyuwangi Raih Dana Segar Dari Kemenkeu Rp 75 Miliar

DIK & CNN Indonesia, CNN Indonesia | Sabtu, 24/02/2018 04:15 WIB
Banyuwangi Raih Dana Segar Dari Kemenkeu Rp 75 Miliar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh kucuran dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 75 miliar. (REUTERS/Thomas White).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh kucuran dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 75 miliar karena menjadi salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan yang terbaik di Indonesia.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh mengatakan Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu daerah terbaik pengelola keuangan daerah karena berhasil memenangkan tujuh dari sepuluh kriteria.

Ketujuh indikator itu mulai dari keberhasilan penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pelayanan dasar bidang kesehatan, infrastruktur, penyelenggraan pemerintahan dan inovasi.

"Kemenkeu tidak hanya bicara pengelolaan secara administratif, tapi juga dampak program pembangunan ke masyarakat, dan berimbas positif terhadap pembangunan." kata dia, Jumat (23/2).


Dengan pembangunan yang terencana dan terarah, Budiarso mengaku bahwa Kabupaten Banyuwangi layak mendapatkan dana tersebut.

Terkait pengelolaan keuangan pemerintahan desa, Budiarso mengapresiasi Banyuwangi yang memiliki program e-village Budgeting dan e-monitoring.
Perencanaan keuangan desa terkoneksi dengan sistem perencanaan kabupaten, sekaligus ada pemantauan perkembangan pembangunan berbagai proyek yang ada di desa dengan memanfaatkan data geospasial.

"Ini pekerjaan rumah buat Banyuwangi, untuk bisa melakukan pemerataan kemampuan semua perangkat desanya sehingga aturan dari pusat tentang dana desa bisa cepat dipahami dan dilaksanakan dengan baik agar hasilnya tepat sasaran," jelas Budiarso.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengklaim Banyuwangi telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Program itu dibangun dalam sebuah payung 'Smart Kampung'.

"Kini, sudah banyak wewenang yang sudah mulai kami limpahkan ke desa. Desa sudah kami ajak sinergi untuk mengentaskan masalah pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan warga," ungkap Anas. (lav/lav)