Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Jalan Trans Papua Barat sepanjang 1.070,62 kilometer (km) resmi tersambung ke Jalan Trans Papua secara keseluruhan. Hal ini ditandai dengan terbukanya seluruh akses Jalan Trans Papua Barat.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akman mengungkapkan pembangunan Jalan Trans Papua Barat dapat dipercepat lantaran pemerintah memastikan ketersediaan pasokan material dan mengefisienkan sistem kerja konstruksi.
"Kami lakukan sistem kerja tiga shift agar target penyelesaian dapat tercapai. Selain itu, ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua, tapi kami tetap berupaya mengutamakan material yang tersedia di Pulau Papua," ujar Achmad dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/2).
Pembangunan Jalan Trans Papua Barat terbagi atas dua segmen. Segmen pertama sepanjang 594,81 km dari Sorong-Maybrat-Manokwari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Segmen ini menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat, yakni Kota Sorong dan Manokwari, sehingga kedua kota ini bisa terhubung dalam waktu 14 jam.
Selain itu, ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar yang merupakan pelabuhan tol laut yang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
"Segmen satu kondisinya 77 persen sudah beraspal dan sisanya masih berupa perkerasan tanah sepanjang 134,88 km, dan diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 29,5 km," terangnya.
Sementara untuk segmen kedua, menghubungkan Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua. Akses segmen ini berhasil terbuka sejak Desember 2017.
Segmen ini memiliki panjang 475,81 km dengan kondisi jalan beraspal sepanjang 145,41 km, perkerasan tanah 330,41 km, dan perlu perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 km.
Meski akses Jalan Trans Papua Barat telah tersambung dengan rangkain Jalan Trans Papua secara keseluruhan, saat ini pemerintah masih perlu mempercepat pengerjaan hingga pembangunan jalan benar-benar selesai.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan jembatan yang dibutuhkan di sepanjang Jalan Trans Papua Barat. Pasalnya, sebagian titik masih melintasi banyak sungai.
"Pada tahun ini mengalokasikan dana penanganan Jalan Trans Papua Barat sebesar Rp950 miliar. Dana tersebut di samping untuk pembangunan jalan juga digunakan untuk pembangunan sejumlah jembatan," terang Kepala BPJN XVII Yohanis Tulak Todingrara menambahkan.
Kementerian mencatat hingga akhir 2017, jumlah jembatan yang harus dibangun atau ditangani berjumlah 125 jembatan atau setara 3.350 meter. Pembangunan jembatan bersifat semi permanen menggunakan jembatan bailey atau jembatan kayu.
"Kami targetkan bisa selesai tahun 2019. Pada tahun ini sudah kita tangani pembangunan sebanyak 60 jembatan yang juga akan melibatkan Pusjatan untuk pendampingan," katanya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyakini dengan tersambungnya Jalan Trans Papua Barat akan membuka wilayah yang terisolasi, menurunkan tingkat kemahalan harga barang-barang, hingga mengurangi kesenjangan pembangunan.
Menurut dia, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan menghabiskan waktu lama, kini menjadi lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan.
(lav)