Bank Muamalat dan Mimpi Jokowi Bagi Industri Keuangan Syariah

Agustiyanti, CNN Indonesia | Sabtu, 03/03/2018 10:03 WIB
Bank Muamalat dan Mimpi Jokowi Bagi Industri Keuangan Syariah Nasib Bank Muamalat akan menjadi penentu ujung dari ambisi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja punya mimpi Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Mimpi tersebut memang beralasan, mengingat Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

Namun, ibarat kata, keinginan Jokowi tersebut rasanya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, pangsa pasar perbankan syariah, yang menjadi salah satu tulang punggung industri keuangan syariah selama ini, tak banyak bergerak.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, hingga akhir tahun lalu, total aset perbankan syariah baru mencapai Rp424,181 triliun atau 5,97 persen dari total aset perbankan. Pangsa pasar tersebut sebenarnya sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,5 persen.


Sayangnya, peningkatan pangsa pasar syariah tersebut bukan disebabkan oleh pertumbuhan kinerja bank syariah. Konversi BPD Aceh dari bank konvensional ke syariah menjadi biang keladi kenaikan pangsa pasar tersebut.

Pengamat dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono menjelaskan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sudah jauh tertinggal di banding negara muslim lainnya. Saat ini, menurut dia, pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai sekitar 20 persen. Arab Saudi bahkan sudah mencapai sekitar 50 persen.


"Indonesia ini punya penduduk muslim paling banyak dan perekonomiannya besar. Jadi, sebenarnya tidak ada modal yang kurang untuk perbankan syariah tumbuh. Potensi bank syariah tentu seharusnya lebih besar," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, baru-baru ini.

Yusuf mengaku, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bank syariah cenderung melambat. Beberapa di antaranya, bahkan menghadapi masalah pembiayaan bermasalah dan cekaknya permodalan, termasuk di antaranya Bank Muamalat. Akibatnya, bank-bank tersebut sulit bertumbuh.

"Bukan cuma Bank Muamalat yang sebenarnya punya masalah, situasi ekonomi memang belakangan ini kurang baik. Tapi memang Bank Muamalat ini harus diperhatikan, karena bank ini syariah terbesar kedua, pangsa pasarnya sekitar 15 persen. Jadi, kalau Bank Muamalat bermasalah, pasti industri perbankan syariah kita mundur," ungkapnya.

Hal tersebut, menurut Yusuf, tentu tak diinginkan pemerintah, mengingat ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Saat ini, menurut dia, Indonesia sudah menjadi salah satu pemain besar di industri keuangan syariah, terutama dalam hal sukuk. Bukan mustahil, Indonesia juga dapat menjadi pusat keuangan syariah dunia.

"Indonesia saat ini juga cukup terdepan di industri halal. Tapi, kalau sampai bank syariah tertua (Bank Muamalat) bermasalah, ini tentu pertaruhan yang berat bagi citra Indonesia dan kepercayaan investor. Padahal, pemerintah ingin serius mengembangkan industri syariah," terangnya.


Kalah Bersaing

Selain masalah Bank Muamalat, menurut dia, secara keseluruhan, perlambatan yang terjadi pada perbankan syariah disebabkan oleh masih rendahnya daya saing industri syariah. Tahun ini, ia memperkirakan, pangsa pasar perbankan syariah tak akan banyak bergeser dari posisi tahun lalu.

"Dalam konteks persaingan, ada kemungkinan SDM perbankan syariah perlu ditingkatkan. Perbankan syariah ini membutuhkan SDM yang lebih khusus dari konvensional," ungkap dia.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menuturkan, masih rendahnya pangsa pasar bank syariah disebabkan banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum paham kelebihan bank berprinsip syariah. Selain itu, skala bank syariah yang jauh lebih kecil membuat mereka kalah saing dengan bank konvensional.

"Skala bank syariah yang kecil membuat mereka kurang efisien. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) lebih tinggi dari konvensional, produktivitas kalah, sehingga kalah saing," jelas Halim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah.


Untuk menggenjot pertumbuhan industri perbankan syariah, menurut Halim, selain melakukan sosialisasi, kompetensi SDM dan modal perbankan syariah juga mutlak perlu ditingkatkan.

Untungnya, Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS ini diharapkan dapat membuat kebijakan yang berpihak pada bank syariah.

"Misalnya, insentif pajak untuk deposito syariah. Kemudian, bisa saja juga untuk beberapa kegiatan, bank syariah kerja sama dengan bank konvensional. Bukan sumber dana, tapi misalnya keahlian dalam bidang manajemen risiko, terangnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah saat ini sudah berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian syariah dengan mengedepankan pemberdayaan umat. Dengan pemberdayaan umat, menurut dia, arus ekonomi baru yang tumbuh dari masyarakat golongan menengah ke bawah diharapkan bisa tercipta, sehingga tak hanya bergantung pada masyarakat golongan atas.

"Kita bangun penumpang-penumpang di syariah ini, di samping sektor keuangan," ajaknya. (bir)