RI Bakal Terimbas Rencana Trump Kerek Tarif Impor Baja

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berpendapat, Indonesia bakal terdampak bila Amerika Serikat (AS) benar-benar menerapkan tarif bea masuk untuk impor baja sebesar 25 persen. Pasalnya, produsen baja, khususnya China akan menyasar negara lain, termasuk Indonesia.

China merupakan salah satu pemasok baja terbesar ke Amerika Serikat (AS). Tarif bea masuk untuk impor sebesar 25 persen akan membuat harga baja yang dipasarkan ke negara Paman Sam semakin mahal dan beban biaya produsen baja dari China juga semakin tinggi.

"Mau tidak mau, baja-nya China akan ke mana-mana, termasuk ke Indonesia," ucap Darmin, Selasa (6/3).

Lihat juga: Investasi Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Rp117 T di 2018

Namun, Darmin belum dapat berspekulasi bagaimana dampak pastinya ke Indonesia. Ia menyebut masih perlu berdiskusi dengan kementerian / lembaga lainnya yang juga berkepentingan.

"Masih terlalu dini kami bereaksi, kami nanti rapat koordinasi dulu dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian," jelas Darmin.

Selain bea masuk baja, Trump juga akan menaikan tarif bea impor aluminium sebesar 10 persen. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian karena masih adanya diskusi di dalam Kongress.

Tak tinggal diam, pemerintah China menyebut rencana kebijakan AS tidak memiliki dasar yang cukup kuat. China pun berencana balas dendam di sektor lainnya, seperti pertanian karena AS juga mengekspor kedelai ke China.

Lihat juga: Harga Minyak Dunia Tertekan Rencana Tarif Baja AS

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini bisa mengakibatkan perang dagang antara AS dan China yang juga akan berdampak pada global.

"Kalau masih terjadi perang retorika dari sisi tarif dan terjadi perang dagang maka buruk dampaknya ke ekonomi dunia, itu sudah beberapa kali terjadi," ucap Sri Mulyani.

Sama halnya dengan Darmin, bendahara negara ini belum bisa menyebut dampak secara pasti ke Indonesia dari rencana kebijakan AS tersebut. Menurutnya, pemerintah masih akan melihat dulu perkembangan di AS.

"Karena kan masih jadi perdebatan di Kongress AS," tutup Sri Mulyani. (agi)