Diversifikasi Ekspor, Strategi Jitu Tangkis Perang Dagang

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Jumat, 09/03/2018 15:11 WIB
Diversifikasi Ekspor, Strategi Jitu Tangkis Perang Dagang Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut diversifikasi ekspor sebagai salah satu kunci agar Indonesia tak terpengaruh perang dagang AS. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai diversifikasi negara tujuan ekspor dapat menjadi salah satu kunci agar Indonesia tidak terpengaruh perang dagang yang diciptakan Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, perang dagang sengaja diciptakan untuk menaikkan posisi tawar AS. "Kuncinya bagi Indonesia, navigating to the trade war, terutama ya kita harus diversifikasi ekspor, baik komoditas maupun negara tujuan. Jadi, jangan hanya terpaku pada barang-barang yang ada," ujarnya, dilansir Antara, Jumat (9/3).

Indonesia, lanjutnya, harus menyelesaikan pekerjaan rumah, terutama yang terkait perjanjian perdagangan dengan negara-negara yang berpotensi untuk mengimpor barang dari Tanah Air lebih banyak, sehingga ekspornya lebih mudah.



Dalam tata cara perdagangan internasional, wajar apabila pemerintah mendorong ekspor suatu negara. Negara terkait juga meminta perlakuan untuk komoditas ekspor negaranya.

"Menurut saya, bisa kita lakukan dengan baik sehingga kita tidak terlalu terpengaruh dengan perang dagang yang kita tidak tahu apakah terjadi atau tidak," terang Bambang.

Sebelumnya, Pemerintah AS berencana menetapkan tarif bea masuk impor terhadap produk baja 25 persen dan alumunium 10 persen. Hal ini dinilai berpotensi menciptakan terjadinya perang dagang karena negara-negara yang selama ini mempunyai hubungan dagang akan saling membalas dari sisi tarif.


Pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan melalui Kementerian Perindustrian dengan memantau aliran barang impor yang masuk ke Indonesia melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.

Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengantisipasi volume impor berlebih. Jika benar, maka pemerintah juga tidak ragu untuk menerapkan bea masuk untuk memproteksinya persis seperti yang dilakukan AS.

Namun, proteksi tersebut hanya akan diberlakukan dalam kondisi darurat ketika industri di dalam negeri mulai merasakan dampaknya. (Antara/bir)