Indonesia Siap 'Perang Dagang' Jika Norwegia Setop Impor CPO

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku siap membalas rencana pelarangan impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) oleh Norwegia dengan melarang impor produk perikanan dari negara Skandinavia itu.

Norwegia dikabarkan berencana melarang pengadaan publik dalam bentuk biofuel yang merupakan produk turunan dari CPO. Oleh karenanya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau perkembangan kebijakan ini.

Lihat juga: Indonesia Menang Gugatan Banding Uni Eropa untuk Biodiesel

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah Norwegia berdalih rencana itu baru wacana dan hanya usulan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Namun, jika itu benar terjadi, Indonesia tak segan-segan membalas balik.


"Mereka bilang, 'Percayalah, itu belum menjadi keputusan pemerintah Norwegia'. Saya sampaikan, saya mempersiapkan diri untuk melakukan itu (membalas pelarangan impor)," tutur Enggartiasto di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rabu malam (21/3).

Ia melanjutkan melarang impor satu komoditas perikanan saja sudah cukup kuat untuk memukul Norwegia. "Mereka banyak sekali, bisa kena ke nelayannya juga," tutur dia.

Menurutnya, masalah perang dagang dan proteksionisme adalah hal serius. Bahkan, beberapa negara sudah melakukan proteksionisme secara terselubung.

Lihat juga: Pemerintah berencana Impor Daging Sapi dari Brazil

Saat konferensi tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) di Buenos Aires, Argentina Desember lalu, ia berkisah tidak ada solusi memuaskan terkait perang dagang tersebut. Makanya, isu ini akan dibawa lagi ke pertemuan informal antar menteri WTO di India.

"Kami sampaikan juga apresiasi Ke India, karena banyak negara pesimis, dulu ada perang dagang, dan kecenderungan orang membahas secara terpisah. Kami bicara mengenai sistem perdagangan multilateral ya satu-satunya WTO, kami pertahankan," tutur dia.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan impor dari Norwegia tercatat US$136 juta di tahun lalu. Angka ini turun 30 persen dibanding tahun sebelumnya yakni US$195 juta.

(lav/bir)