Pertamina Diminta Tak Pangkas Pasokan Premium

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 28/03/2018 17:16 WIB
Pertamina Diminta Tak Pangkas Pasokan Premium BPH Migas meminta Pertamina menjaga pasokan premium di wilayah Jawa-Madura-Bali untuk tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 5,7 juta kiloliter. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pertamina (Persero) untuk menjaga pasokan premium di wilayah Jawa - Madura - Bali (Jamali). Meskipun premium di wilayah Jamali termasuk Bahan Bakar Minyak yang pemasarannya sesuai mekanisme pasar, namun BPH Migas ingin perseroan menjamin ketersediaannya demi kepentingan masyarakat.

"Untuk (realisasi pasokan premium) di Jamali, data yang ada di kami 5,7 juta kiloliter (kl) untuk tahun lalu. Dalam konteks ketersediaan, premium harus disediakan minimal sama dengan 2017," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (28/3).

Fanshurullah mengungkapkan salah satu tugas BPH Migas adalah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM, baik di Jamali maupun di luar Jamali.



Sejauh ini, BPH Migas belum mendapatkan laporan dari Pertamina terkait penjualan premium di wilayah Jamali. Sementara, untuk wilayah di luar Jamali, Fanshurullah memastikan alokasi premium penugasan mencapai 7,5 juta kl.

Terkait kenaikan harga Pertalite sebesar Rp200, Fanshurullah menilai besarannya masih dalam batas wajar. Toh, meskipun naik, harga bensin beroktan 90 (RON90) keluaran Pertamina itu masih di bawah pesaingnya.

"Harga Pertalite naik Rp200 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan BBM dengan RON90 yang sama yang dijual oleh Shell maupun Total. Shell menjual (BBM RON90) Rp8.400 per liter sedangkan total Rp8.500 per liter," terang Fanshurullah.

Selanjutnya, BPH Migas akan terus mendukung upaya Pertamina dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke BBM dengan oktan lebih tinggi yang lebih ramah lingkungan.


Ditemui terpisah, Direktur Pertamina Muchamad Iskandar menyatakan bahwa alokasi premium untuk wilayah Jamali tahun ini bakal turun dibandingkan tahun lalu. Namun, ia tidak menyebutkan seberapa besar penurunannya.

Lebih lanjut, Iskandar juga mengklaim belum ada peningkatan permintaan premium di Jamali pasca kenaikan harga Pertalite.

"Sampai dengan hari ini belum ada (peningkatan permintaan)," ujar Iskandar usai menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR. (bir)