Darmin Restui Pola Baru Pembelian Beras Pemerintah

SAH, CNN Indonesia | Jumat, 30/03/2018 04:47 WIB
Darmin Restui Pola Baru Pembelian Beras Pemerintah Dalam pola baru pembelian beras pemerintah, pemerintah hanya perlu membayar selisih harga beras yang dibeli dan dijual Perum Bulog. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution disebut telah memberikan persetujuan terkait perubahan mekanisme pembelian Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud di Jakarta, Kamis (29/3).

"Soal CBP Pak Menko sudah setuju akan pola baru pembelian cadangan beras pemerintah," ujar dia.


Melalui mekanisme pembelian CBP yang baru ini, pemerintah hanya perlu membayar selisih harga beli beras Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan harga yang dijual untuk operasi pasar.


Dengan pola baru ini, stok CBP diharapkan dapat meningkat di rentang satu juta hingga 1,5 juta ton di gudang Bulog atau jauh lebih tinggi dari target selama ini sebanyak 350 ribu ton. Sebelumnya, Bulog mencatat per 12 Maret 2018 stok CBP minus 27.888 ton.

"Kami rencana satu sampai 1,5 juta ton mudah-mudahan segera bisa terpenuhi karena (pola baru) sudah disepakati oleh kementerian," kata dia.

Musdhalifah bilang nantinya Bulog dapat melaporkan setiap transaksi pembelian dan penjualan berasnya. Setelah itu laporan transaksi pembelian dan penjualannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Setelah diaudit, pemerintah akan membayar tanggung jawab pembelian CBP berdasarkan selisih dari harga pembelian dan penjualan Bulog.

Sebelumnya, pemerintah memberikan sejumlah dana kepada Bulog guna membeli beras untuk mengisi stok CBP. Bulog pun bertugas untuk mengelola beras CBP tersebut. Setelah itu pemerintah membayar biaya pemeliharaan beras CBP tersebut.

"Pola baru tidak untuk beli beras semua yang dibeli Bulog. Jadi, Bulog beli beras kemudian dia harus operasi pasar dari situ kalau ada selisihnya itu yang harus dia tagihkan ke pemerintah, jadi hanya selisih harganya," tandas Musdhalifah. (agi/agi)