Bos Baru BI Perry Warjiyo Siap Ubah Uang Rp1.000 jadi Rp1
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 03 Apr 2018 14:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2018-2023 Perry Warjiyo mengaku siap mengawal rencana redenominasi rupiah. Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengurangi kemampuan uang untuk membeli barang.
Kajian tentang redenominasi telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Gubernur BI periode 2013-2018 Agus DW Martowardojo. Saat ini, bank sentral hanya perlu menunggu arahan dari pemerintah terkait eksekusi rencana tersebut.
"Berbagai bahan dan masukan sejak zaman pak Agus (Agus DW Martowardojo) itu sudah dirumuskan dan kami sudah sampaikan rekomendasinya," tutur Perry di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/4).
Eksekusi redenominasi rupiah sendiri tak bisa dilakukan selama pemerintah belum bersedia membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Mata Uang dengan badan legislatif.
Jika disahkan menjadi UU, beleid tersebut akan menjadi dasar hukum bagi bank sentral untuk mengedarkan pecahan redenominasi di mana tiga nol di belakang nominal yang berlaku saat ini akan hilang. Contoh, uang Rp1.000 menjadi Rp1.
Proses persiapan dan transisi ke pecahan mata uang redenominasi diperkirakan memakan waktu hingga satu dekade.
Secara umum, Perry meyakinkan bahwa ia bersama anggota Dewan Gubernur BI akan meneruskan kebijakan yang selama ini telah digariskan. Utamanya, kebijakan yang terkait dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi dan nilai tukar.
"BI tidak segan-segan untuk melakukan intervensi dalam kondisi nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan. Intervensi baik dalam bentuk memasok dolar AS di pasar valuta asing maupun membeli Surat Berharga Negara (SB) di pasar sekunder," katanya.
Selain itu, Perry juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga, antara lain dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun DPR demi menjaga perekonomian Indonesia.
Sebagai informasi, Perry bakal menjabat sebagai Gubernur BI setelah masa jabatan Agus habis pada 24 Mei 2018 mendatang. (bir)
Kajian tentang redenominasi telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Gubernur BI periode 2013-2018 Agus DW Martowardojo. Saat ini, bank sentral hanya perlu menunggu arahan dari pemerintah terkait eksekusi rencana tersebut.
"Berbagai bahan dan masukan sejak zaman pak Agus (Agus DW Martowardojo) itu sudah dirumuskan dan kami sudah sampaikan rekomendasinya," tutur Perry di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eksekusi redenominasi rupiah sendiri tak bisa dilakukan selama pemerintah belum bersedia membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Mata Uang dengan badan legislatif.
Jika disahkan menjadi UU, beleid tersebut akan menjadi dasar hukum bagi bank sentral untuk mengedarkan pecahan redenominasi di mana tiga nol di belakang nominal yang berlaku saat ini akan hilang. Contoh, uang Rp1.000 menjadi Rp1.
Secara umum, Perry meyakinkan bahwa ia bersama anggota Dewan Gubernur BI akan meneruskan kebijakan yang selama ini telah digariskan. Utamanya, kebijakan yang terkait dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi dan nilai tukar.
"BI tidak segan-segan untuk melakukan intervensi dalam kondisi nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan. Intervensi baik dalam bentuk memasok dolar AS di pasar valuta asing maupun membeli Surat Berharga Negara (SB) di pasar sekunder," katanya.
Selain itu, Perry juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga, antara lain dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun DPR demi menjaga perekonomian Indonesia.
Sebagai informasi, Perry bakal menjabat sebagai Gubernur BI setelah masa jabatan Agus habis pada 24 Mei 2018 mendatang. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK