INDEF: Pengelolaan Utang Era Orde Baru Lebih Hati-hati
SAH | CNN Indonesia
Selasa, 03 Apr 2018 20:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom menilai persoalan utama pengelolaan utang Indonesia saat ini ialah peningkatan jumlah utang yang tidak sejalan oleh peningkatan produktivitas ekonomi. Hal itu dinilai berbeda dengan pengelolaan utang pada masa orde baru yang memiliki skema lebih hati-hati.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Februari 2018 utang pemerintah mencapai Rp4.034,8 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 13,46 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
"Agresivitas utang selama tiga tahun terakhir ini yang melonjak sangat tinggi ditengah tata kelola yang belum berubah menjadi evaluasi untuk pemerintah saat ini," tutur Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (3/4).
Dia menilai pengelolaan utang pemerintah pada masa orde baru memiliki skema yang lebih hati-hati (prudent). Pasalnya, utang pada masa orde baru hanya boleh digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Hanya saja, pemerintah sangat dikekang dalam menggunakan utang oleh pemberi kredit.
"Karena terikat, utang tersebut benar-benar dikendalikan, sangat didikte bagaimana penggunaan utang, didikte tetapi dulu sebenarnya punya utang yang murah dan jangka panjang," kata Enny
Enny menyebutkan meski utang pemerintah saat itu terbilang lebih prudent, namun terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Salah satunya, pemerintah lemah dalam hal lobi dan mengajukan kesepakatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, dalam pengelolaannya juga terjadi kebocoran berupa praktik korupsi.
Hal tersebut menunjukan permasalahan utang di Indonesia sudah terjadi sejak lama.
Di sisi lain, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan mengatakan rasio utang pemerintah saat ini masih aman. Tata kelola utang negara pun menurutnya saat ini sudah tepat.
"Utang masih aman karena jika dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki rasio utang paling rendah," kata Scheneider.
Per Desember 2017 rasio utang Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 29,2 persen lebih rendah dibanding Malaysia yang sebesar 50,8 persen, Thailand 32,5 persen dan Vietnam sebesar 62,40 persen.
(lav/bir)
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Februari 2018 utang pemerintah mencapai Rp4.034,8 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 13,46 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
"Agresivitas utang selama tiga tahun terakhir ini yang melonjak sangat tinggi ditengah tata kelola yang belum berubah menjadi evaluasi untuk pemerintah saat ini," tutur Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai pengelolaan utang pemerintah pada masa orde baru memiliki skema yang lebih hati-hati (prudent). Pasalnya, utang pada masa orde baru hanya boleh digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Hanya saja, pemerintah sangat dikekang dalam menggunakan utang oleh pemberi kredit.
"Karena terikat, utang tersebut benar-benar dikendalikan, sangat didikte bagaimana penggunaan utang, didikte tetapi dulu sebenarnya punya utang yang murah dan jangka panjang," kata Enny
Hal tersebut menunjukan permasalahan utang di Indonesia sudah terjadi sejak lama.
Di sisi lain, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan mengatakan rasio utang pemerintah saat ini masih aman. Tata kelola utang negara pun menurutnya saat ini sudah tepat.
"Utang masih aman karena jika dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki rasio utang paling rendah," kata Scheneider.
Per Desember 2017 rasio utang Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 29,2 persen lebih rendah dibanding Malaysia yang sebesar 50,8 persen, Thailand 32,5 persen dan Vietnam sebesar 62,40 persen.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK