Utang Pemerintah Diyakini Aman Karena Didominasi Rupiah
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 29 Mar 2018 11:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan meyakini kepemilikan utang negara tergolong aman, lantaran mayoritas berdenominasi rupiah. Artinya, kalau ada tekanan ekonomi global yang melemahkan nilai tukar rupiah, dampaknya tak besar terhadap pembengkakan utang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan utang negara memang sengaja didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah karena karena pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya.
Ia bilang, pada era Orde Baru, jumlah utang dolar Amerika Serikat (AS) yang tinggi pernah menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia.
"Ketika zaman orde baru, utang Indonesia mayoritas di atas 95 persen di mata uang asing, berupa dolar AS. Kemudian muncul pemikiran bahwa seharusnya Indonesia berutang dalam rupiah," ujar Suahasil di Gedung Bank Indonesia (BI), Rabu (28/3).
Menurutnya, pemerintah tak hanya memitigasi penggunaan utang, tetapi juga berupaya mengoptimalkan pengelolaan utang negara.
"Kualitas pengelolaan utang di tingkat internasional itu sangat profesional. Makanya kami perhatikan betul bagaimana jatuh temponya," terangnya.
Dari sisi pengelolaan utang, pemerintah memperhatikan jumlah dana yang ditarik, sektor-sektor yang membutuhkan dana utang, hingga porsi utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menyatakan porsi utang masih di bawah 30 persen dari PDB. Porsi ini masih jauh dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebut batas porsi utang sebesar 60 persen dari PDB.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus menjaga iklim investasi di Indonesia agar kepercayaan pemberi dana utang juga terjaga. "Kalau mau lihat penggunaan, struktur belanja negara digunakan untuk hal produktif atau konsumtif, sebenarnya produktif. Kalau lebih produktif, maka confidence itu akan baik," pungkasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah sebesar Rp4.035 triliun pada Februari 2018. Utang tersebut naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp3.556 triliun.
Utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13 persen dari total utang tersebut.
(lav/bir)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan utang negara memang sengaja didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah karena karena pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya.
Ia bilang, pada era Orde Baru, jumlah utang dolar Amerika Serikat (AS) yang tinggi pernah menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah tak hanya memitigasi penggunaan utang, tetapi juga berupaya mengoptimalkan pengelolaan utang negara.
"Kualitas pengelolaan utang di tingkat internasional itu sangat profesional. Makanya kami perhatikan betul bagaimana jatuh temponya," terangnya.
Dari sisi pengelolaan utang, pemerintah memperhatikan jumlah dana yang ditarik, sektor-sektor yang membutuhkan dana utang, hingga porsi utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menyatakan porsi utang masih di bawah 30 persen dari PDB. Porsi ini masih jauh dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebut batas porsi utang sebesar 60 persen dari PDB.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus menjaga iklim investasi di Indonesia agar kepercayaan pemberi dana utang juga terjaga. "Kalau mau lihat penggunaan, struktur belanja negara digunakan untuk hal produktif atau konsumtif, sebenarnya produktif. Kalau lebih produktif, maka confidence itu akan baik," pungkasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah sebesar Rp4.035 triliun pada Februari 2018. Utang tersebut naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp3.556 triliun.
Utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13 persen dari total utang tersebut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK