Pertamina Akui Siap Terima Penugasan Premium di Jamali

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 09/04/2018 18:02 WIB
Pertamina Akui Siap Terima Penugasan Premium di Jamali Pertamina mengaku siap menerima penugasan penyaluran premium di Jamali, termasuk penetapan harga bbm nonsubsidi yang harus melalui persetujuan pemerintah. (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) mengaku siap menerima penugasan penyaluran premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dengan memperluas jangkauan penugasan premium dari hanya luar wilayah Jamali menjadi seluruh Indonesia.

"Kebijakan itu wewenang pemerintah. Kami mengikuti saja," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (9/4).



Namun, Adiatma mengungkapkan pemerintah belum memberikan penjelasan detil kepada perseroan terkait kebijakan ini. Perseroan meyakini pemerintah bakal menyiapkan solusi agar kinerja keuangan perseroan tetap terjaga.

"Pastinya, pemerintah sudah memikirkan bagaimana solusinya nanti," katanya.

Selama ini, perseroan menjual premium di bawah harga keekonomian. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII bulan lalu, Direktur Pertamina Muchamad Iskandar menyatakan harga jual premium sesuai formula harga pasar mencapai Rp8.600 per liter.


Sementara, premium di Jamali dibanderol seharga Rp6.550 per liter dan premium di luar Jamali Rp6.450 per liter.

Dengan asumsi kuota penugasan premium di luar Jamali tidak berubah 7,5 juta kl, maka potensi pendapatan perseroan yang menguap setidaknya mencapai Rp16,12 triliun.

Lebih lanjut terkait rencana penetapan harga jual BBM nonsubsidi harus mendapatkan persetujuan pemerintah, Adiatma juga memastikan mengikuti kebijakan pemerintah.


Kebijakan tersebut nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM yang akan segera diterbitkan.

"Kami tunggu peraturan dari pemerintah dulu. Kanti kami akan mengikutinya," pungkasnya. (bir)