Perang Dagang dengan AS, China Sepakat Tambah Impor Sawit RI

Agustiyanti, CNN Indonesia | Minggu, 15/04/2018 14:58 WIB
Perang Dagang dengan AS, China Sepakat Tambah Impor Sawit RI Pemerintah China sepakat meningkatkan volume impor kelapa sawit dari Indonesia, guna menggantikan impor kedelai dari Amerika Serikat. (CNN Indonesia/Agustiyanti)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China sepakat untuk meningkatkan volume impor produk kelapa sawit Indonesia, setelah negara berpenduduk terbesar di dunia itu mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat (AS).

Hubungan dagang antara pemerintah China dan AS memang sempat memanas seiring dengan pemberlakuan tarif impor yang dilakukan keduanya guna mengganjal satu sama lain.

"Kami bilang kalau butuh sawit, kami tambah lagi. Mereka kelihatannya setuju," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Beijing, seperti dikutip dari Antara, Minggu (15/4).



Menurut Luhut, penambahan impor sawit merupakan salah satu langkah Indonesia memanfaatkan perang dagang yang tengah berlangsung antara China dan AS. Ia berharap rencana penambahan impor sawit dari Indonesia bisa diumumkan secara resmi oleh PM China saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6 Mei mendatang.

Nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan. Pada akhir tahun lalu, impor kelapa sawit China dari Indonesia mencapai 3,73 juta ton, naik dibanding 2016 sebanyak 3,23 juta ton.

"Kalau China setuju peningkatan impor sawit maka akan banyak membantu 16 juta petani kita," kata Luhut.


Kepada para pembuat kebijakan di China, jenderal purnawirawan TNI itu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi perang dagang antara China dan AS.

"Bicara masalah perdagangan AS dengan China posisi Indonesia sebagai negara cukup besar tidak perlu berpihak kepada salah satu. Jadi kita bisa meletakkan posisi kita dengan cantik," ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke China pada 12-14 April 2018, Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Penasihat Pemerintah sekaligus Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Mofcom), Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (NDRC), Bank Pembangunan China, serta para pengusaha setempat. (Antara/agi)