RI Ancam Balas Pelarangan Impor CPO Uni Eropa

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Senin, 09/04/2018 14:18 WIB
RI Ancam Balas Pelarangan Impor CPO Uni Eropa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam akan membalas rencana pelarangan impor CPO Uni Eropa pada 2021 mendatang. (CNN Indonesia/ Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam akan membalas rencana pelarangan impor minyak kelapa sawit (CPO) oleh Uni Eropa pada 2021 mendatang. Hal ini disampaikan Enggar usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/4).

"Itu yang saya laporkan ke pak Wakil Presiden (Jusuf Kalla). Kalau mereka berkeras, saya minta izin sebagai tim perunding punya mandat untuk itu (balas larangan)," imbuh Enggar.

Parlemen di Norwegia sebelumnya juga telah mengumumkan larangan pengadaan publik dalam bentuk biofuel yang merupakan produk turunan dari CPO. Enggar mengaku akan membalas rencana tersebut dengan melarang impor produk perikanan dari Uni Eropa.



"Saya bilang saya juga akan mem-banned (melarang) ikannya," katanya.

Bahkan, Enggar menegaskan tak menutup kemungkinan akan menghentikan pembelian pesawat terbang dari perusahaan Airbus apabila negara asal perusahaan tersebut melarang penggunaan CPO.

"Kalau ini terus berkembang, maka kami berada dalam posisi bukan tidak mungkin menghentikan itu juga," tutur dia.


Menurut Enggar, munculnya rencana larangan itu semata bukan karena masalah lingkungan melainkan dipicu persaingan dagang. Hal tersebut merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang dipraktikkan dalam perdagangan internasional oleh Uni Eropa.

"Kalau saya lihat ada persaingan. Mereka produksi vegetables oil yang lain, dimana harganya jadi mahal, sedangkan CPO kita lebih murah," terangnya.

Kendati demikian, Enggar belum dapat memastikan nilai kerugian jika Uni Eropa menerapkan larangan tersebut pada 2021 nanti. Namun ia memprediksi kerugian itu sangat besar mengingat CPO masih menjadi komoditas ekspor terbesar RI yang disusul batu bara.


"Kalau itu terganggu, kita semua terganggu. Kalau kita diganggu, kita juga bisa ganggu. Gitu saja," ujar Enggar.

Kementerian Perdagangan berencana menjalin kerja sama dengan Malaysia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia untuk menghadapi rencana larangan tersebut. "Itu segera kita ambil langkah-langkah agar bisa berjalan baik," imbuhnya. (bir)