ANALISIS
'Babak Belur' Dunia Usaha Akibat Libur Tambahan Lebaran
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 20 Apr 2018 10:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama lebaran tahun ini. Dengan asumsi hari H Idul Fitri jatuh pada 15-16 Juni, cuti bersama sebelumnya diberikan empat hari, yaitu 13-14 Juni dan 18-19 Juni.
Namun kini, pemerintah memberi tambahan tiga hari, yakni 11-12 Juni, serta 20 Juni. Artinya, libur lebaran menjadi 10 hari.
Pemerintah beralasan bahwa penambahan libur lebaran demi mengurai kemacetan arus mudik dan arus balik.
Pasalnya, pemudik memiliki lebih banyak pilihan hari untuk mengatur waktu berangkat dan waktu kembali ke ibu kota. Diharapkan, distribusi kendaraan bisa lebih menyebar.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengakui penambahan cuti bersama memang akan menggeser penumpukan waktu mudik. Penumpukan pemudik diperkirakan terjadi seminggu sebelum hari H lebaran, yaitu pada Jumat malam, 8 Juni nanti.
Akibatnya volume kendaraaan di jalan setelah tanggal itu bisa sedikit berkurang. "Dengan melihat pola yang baru, mereka (pemudik) akan mulai berangkat Jumat malam atau Sabtu pagi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/4).
Pun demikian, Djoko pesimis penambahan cuti bersama mampu mengurangi kemacetan di jalan selama musim lebaran. Pasalnya, pemerintah juga perlu meningkatkan informasi terkait jalur alternatif mudik. Dengan demikian, pemudik memiliki pilihan untuk menghindari jalur tol yang padat.
"Jalan tersendat pasti terjadi. Asalkan wajar tidak apa-apa. Misalkan, ke Solo memerlukan waktu perjalanan 12 jam, jangan sampai tersendat hingga 40 jam," katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi mudik bersama bagi pemudik pengguna kendaraan roda dua. Selain tak nyaman, mudik menggunakan motor juga tidak aman dan menambah kepadatan lalu lintas.
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menilai penambahan cuti bersama secara agregrat akan berdampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dari sisi konsumsi yang berkontribusi terbesar kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Pada waktu mudik ada migrasi arus uang yang mengalir dari daerah perkotaan ke daerah asal pemudik," terang dia.
Menurut Faisal, akan lebih baik lagi jika pemudik memaksimalkan waktu libur di kampung halaman untuk berinvestasi di daerahnya. Misalnya, dengan mendirikan bisnis dengan sesama perantau di daerah asalnya.
Faisal tak menampik, penambahan cuti bersama lebaran akan menurunkan produktivitas dunia usaha dan mengurangi waktu pelayanan pemerintah. Namun, Faisal mengingatkan aktivitas industri dan kegiatan ekspor-impor biasanya sudah menurun sejak Ramadan. Kegiatan usaha baru akan kembali normal setelah lebaran.
"Saya tidak tahu sejauh mana perusahaan akan mengimplentasikan cuti tambahan karena ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan cuti pemerintah," imbuh dia.
Kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas akibat tambahan cuti bersama telah diutarakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdami.
"Cuti bersama ini kan bukan libur nasional, tetapi itu dilakukan bersama-sama. Otomatis seluruh kegiatan usaha akan terganggu. Misalnya, pabrik yang ingin produksi akan bermasalah dengan pasokan dan pengiriman logistik," tutur Hariyadi.
Tak hanya itu, Hariyadi mengingatkan penambahan cuti bersama juga belum tentu bakal meningkatkan belanja seseorang di daerah. Pasalnya, pendapatan tidak bertambah signifikan.
"Pendapatan masyarakat kan terbatas. Belanja tetap akan segitu saja," ujarnya.
Kelancaran arus mudik dan balik tahun ini krusial bagi pemerintahan Joko Widodo. Terlebih, tahun depan adalah masa Pemilihan Presiden periode 2019-2024.
Masih lekat di ingatan kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur (Brebes Exit/Brexit) pada musim lebaran 2016 lalu yang menelan belasan korban jiwa. Tak ayal, pemerintah setengah mati menyusun strategi agar kejadian sama tidak terulang lagi. (bir)
Namun kini, pemerintah memberi tambahan tiga hari, yakni 11-12 Juni, serta 20 Juni. Artinya, libur lebaran menjadi 10 hari.
Pemerintah beralasan bahwa penambahan libur lebaran demi mengurai kemacetan arus mudik dan arus balik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengakui penambahan cuti bersama memang akan menggeser penumpukan waktu mudik. Penumpukan pemudik diperkirakan terjadi seminggu sebelum hari H lebaran, yaitu pada Jumat malam, 8 Juni nanti.
Pun demikian, Djoko pesimis penambahan cuti bersama mampu mengurangi kemacetan di jalan selama musim lebaran. Pasalnya, pemerintah juga perlu meningkatkan informasi terkait jalur alternatif mudik. Dengan demikian, pemudik memiliki pilihan untuk menghindari jalur tol yang padat.
"Jalan tersendat pasti terjadi. Asalkan wajar tidak apa-apa. Misalkan, ke Solo memerlukan waktu perjalanan 12 jam, jangan sampai tersendat hingga 40 jam," katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi mudik bersama bagi pemudik pengguna kendaraan roda dua. Selain tak nyaman, mudik menggunakan motor juga tidak aman dan menambah kepadatan lalu lintas.
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menilai penambahan cuti bersama secara agregrat akan berdampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dari sisi konsumsi yang berkontribusi terbesar kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Pada waktu mudik ada migrasi arus uang yang mengalir dari daerah perkotaan ke daerah asal pemudik," terang dia.
Menurut Faisal, akan lebih baik lagi jika pemudik memaksimalkan waktu libur di kampung halaman untuk berinvestasi di daerahnya. Misalnya, dengan mendirikan bisnis dengan sesama perantau di daerah asalnya.
Faisal tak menampik, penambahan cuti bersama lebaran akan menurunkan produktivitas dunia usaha dan mengurangi waktu pelayanan pemerintah. Namun, Faisal mengingatkan aktivitas industri dan kegiatan ekspor-impor biasanya sudah menurun sejak Ramadan. Kegiatan usaha baru akan kembali normal setelah lebaran.
"Saya tidak tahu sejauh mana perusahaan akan mengimplentasikan cuti tambahan karena ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan cuti pemerintah," imbuh dia.
Kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas akibat tambahan cuti bersama telah diutarakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdami.
"Cuti bersama ini kan bukan libur nasional, tetapi itu dilakukan bersama-sama. Otomatis seluruh kegiatan usaha akan terganggu. Misalnya, pabrik yang ingin produksi akan bermasalah dengan pasokan dan pengiriman logistik," tutur Hariyadi.
Tak hanya itu, Hariyadi mengingatkan penambahan cuti bersama juga belum tentu bakal meningkatkan belanja seseorang di daerah. Pasalnya, pendapatan tidak bertambah signifikan.
"Pendapatan masyarakat kan terbatas. Belanja tetap akan segitu saja," ujarnya.
Kelancaran arus mudik dan balik tahun ini krusial bagi pemerintahan Joko Widodo. Terlebih, tahun depan adalah masa Pemilihan Presiden periode 2019-2024.
Masih lekat di ingatan kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur (Brebes Exit/Brexit) pada musim lebaran 2016 lalu yang menelan belasan korban jiwa. Tak ayal, pemerintah setengah mati menyusun strategi agar kejadian sama tidak terulang lagi. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK