JK Minta BPJS Tenaker Tanam Duit Bangun Rusunawa Pekerja
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 25 Apr 2018 16:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menempatkan investasinya untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi buruh di kawasan industri.
"Contohnya, bagaimana membangun rusunawa sehingga pekerja bisa mendapatkan manfaat langsung hari itu tetapi jangka panjang terjaga nilainya," ujarnya saat membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan, Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Investment Dealing Room di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/4).
Penempatan dana iuran untuk membangun rusunawa bagi buruh bisa dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha juga mendapatkan manfaat karena ada jaminan buruh tinggal di dekat lokasi usaha.
Sama seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan juga harus bisa menjamin keberlanjutan dan ketersediaan dana untuk mengembalikan manfaat kepada peserta di masa mendatang. Karenanya, dana iuran yang dikumpulkan harus ditempatkan secara hati-hati.
"Bagaimana menginvestasikan dana untuk jangka panjang, tetapi bermanfaat juga untuk jangka pendek," katanya.
Jika BPJS Ketenagakerjaan terlalu banyak menempatkan pada instrumen deposito dan surat utang, BPJS Ketenagakerjaan harus siap menanggung risiko jika terjadi krisis.
"Kalau investasi penyertaan utang biasa, itu nanti bermasalah kalau tiba-tiba ada krisis, semua orang ingin mengambil dananya," terang JK.
Selain itu, imbal hasil dari deposito dan surat utang juga bisa tergerus oleh tingkat inflasi dan gejolak nilai tukar.
"Kalau hanya pegang surat utang, deposito, atau macam-macam ya paling (imbal hasil) 6-7 persen, tetapi apabila terjadi inflasi atau nilai tukar atau apapun yang lain, (imbal hasil), bisa kalah," jelasnya.
Makanya, selain rusunawa, JK juga menilai dana iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa ditaruh di proyek-proyek jalan tol. Dengan demikian, investasi bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan penempatan investasi dilakukan secara hati- hati, sesuai ketentuan pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, porsi investasi langsung dibatasi maksimal 5 persen dari total jumlah investasi.
Guna menyiasatinya, perusahaan berinvestasi secara tidak langsung ke sektor riil melalui instrumen keuangan yang terkait. Misalnya, menempatkan dana pada perbankan atau obligasi perusahaan yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan. Terutama, perumahan yang dekat kawasan industri, seperti di Batam dan Cikarang.
Per akhir Maret 2017, penempatan investasi yang terkait dengan sektor properti mencapai Rp4,5 triliun atau hanya sekitar 1,4 persen dari total dana kelolaan Rp321,2 triliun. Hingga akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan penempatan dana kelolaan ke sektor properti mencapai Rp5 triliun.
"Kami akan evaluasi target tersebut setiap semester," tutur Agus.
Penempatan dana kelolaan mayoritas berada di surat utang yaitu berkisar 61 persen. Kemudian, deposito sembilan persen, saham 19 persen, reksa dana 10 persen dan, investasi langsung 1 persen. (bir)
"Contohnya, bagaimana membangun rusunawa sehingga pekerja bisa mendapatkan manfaat langsung hari itu tetapi jangka panjang terjaga nilainya," ujarnya saat membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan, Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Investment Dealing Room di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/4).
Penempatan dana iuran untuk membangun rusunawa bagi buruh bisa dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha juga mendapatkan manfaat karena ada jaminan buruh tinggal di dekat lokasi usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sama seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan juga harus bisa menjamin keberlanjutan dan ketersediaan dana untuk mengembalikan manfaat kepada peserta di masa mendatang. Karenanya, dana iuran yang dikumpulkan harus ditempatkan secara hati-hati.
"Bagaimana menginvestasikan dana untuk jangka panjang, tetapi bermanfaat juga untuk jangka pendek," katanya.
"Kalau investasi penyertaan utang biasa, itu nanti bermasalah kalau tiba-tiba ada krisis, semua orang ingin mengambil dananya," terang JK.
Selain itu, imbal hasil dari deposito dan surat utang juga bisa tergerus oleh tingkat inflasi dan gejolak nilai tukar.
"Kalau hanya pegang surat utang, deposito, atau macam-macam ya paling (imbal hasil) 6-7 persen, tetapi apabila terjadi inflasi atau nilai tukar atau apapun yang lain, (imbal hasil), bisa kalah," jelasnya.
Makanya, selain rusunawa, JK juga menilai dana iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa ditaruh di proyek-proyek jalan tol. Dengan demikian, investasi bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan penempatan investasi dilakukan secara hati- hati, sesuai ketentuan pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, porsi investasi langsung dibatasi maksimal 5 persen dari total jumlah investasi.
Guna menyiasatinya, perusahaan berinvestasi secara tidak langsung ke sektor riil melalui instrumen keuangan yang terkait. Misalnya, menempatkan dana pada perbankan atau obligasi perusahaan yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan. Terutama, perumahan yang dekat kawasan industri, seperti di Batam dan Cikarang.
Per akhir Maret 2017, penempatan investasi yang terkait dengan sektor properti mencapai Rp4,5 triliun atau hanya sekitar 1,4 persen dari total dana kelolaan Rp321,2 triliun. Hingga akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan penempatan dana kelolaan ke sektor properti mencapai Rp5 triliun.
"Kami akan evaluasi target tersebut setiap semester," tutur Agus.
Penempatan dana kelolaan mayoritas berada di surat utang yaitu berkisar 61 persen. Kemudian, deposito sembilan persen, saham 19 persen, reksa dana 10 persen dan, investasi langsung 1 persen. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK