Jokowi Enggan Komentar Soal Rekaman Rini dan Dirut PLN

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 30/04/2018 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak berkomentar soal tersebarnya rekaman pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Presiden Joko Widodo menolak berkomentar soal tersebarnya rekaman pembicaraan terkait proyek energi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak berkomentar soal tersebarnya rekaman pembicaraan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

"Saya tidak mau berkomentar sebelum semuanya jelas," ujar Jokowi usai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/4).


Komentar serupa juga diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditanya mengenai rekaman yang diduga membahasi "bagi-bagi fee" pembagian proyek itu.


"Saya belum dengar. Saya tidak tahu," ujar Luhut di tempat yang sama.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga tak mau banyak berkomentar. Saat ditanyakan soal rencana untuk menempuh jalur hukum atas tersebarnya rekaman tersebut, Rini hanya menjawab singkat.

"Tunggu saja. Lihat saja," ujar Rini di tempat yang sama.


Sebelumnya, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan bahwa suara dalam rekaman tersebut benar merupakan suara Rini dan Sofyan. Namun, ia membantah bahwa itu terkait "bagi-bagi fee" proyek.

Percakapan tersebut, lanjut Imam, hanya membahas upaya Sofyan dalam memastikan bahwa sebagai syarat PLN untuk ikut serta dalam proyek adalah perseroan harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.

Imam mengungkapkan Rini dan Sofyan memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi proyek tersebut akan memberikan masksimal bagi PLN dan negara.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," ujar Imam.


Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir menduga proyek yang menjadi topik pembahasan adalah proyek penyimpanan (storage) LNG di Bojonegara, Cilegon, Banten.

Proyek yang akhirnya dimentahkan Pertamina itu rencananya akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM) bekerja sama dengan Tokyo Gas dan Mitsui. Sebagai catatan, saham BSM dimiliki oleh Ari Soemarno, kakak Rini, dan Grup Kalla. (lav/lav)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK