Bela Jokowi, BPH Migas Sebut BBM Satu Harga Tak Politis

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantah program BBM Satu Harga terkait dengan agenda politik.

Kepala Komite BPH Migas Fanshurullah Asa menuturkan pihaknya menyadari BBM Satu Harga bisa menjadi komoditas politik. Namun, kata dia, dirinya menegaskan masalah ini bukanlah soal politik namun lebih pada isu keadilan.

Diketahui, Pilkada akan digelar pada tahun ini sedangkan Pilpres akan diselenggarakan pada 2019. BBM Satu Harga sendiri dicanangkan Jokowi saat mengunjungi Yahukimo, Papua pada Oktober 2016.

Lihat juga: Pertamina Taksir Tumpahan Minyak Balikpapan 40 Ribu Barel

"Di Jawa hanya Rp7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp100.000 per liter. Di Wamena Rp60.000 hingga Rp70.000 per liter. Saya tidak bisa seperti itu. Kalau di (wilayah) barat dan tengah (Rp7.000), ya di sini harusnya sama harganya," ujar Presiden saat itu.

Fanshurullah menuturkan isu BBM Satu Harga dapat digunakan sebagai masalah politik. Namun, kata dia, yang dilakukan badan itu adalah upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di sektor energi.

BPH Migas, katanya, akan mengawasi BBM Satu harga baik itu saat Pilkada, Lebaran hingga Pilpres 2019. Namun, katanya, apa yang dilakukan badan itu tak terkait dengan masalah politik.

"Ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau ada bilang BBM Satu Harga itu bohong-bohongan, itu dipertanyakan nilai Pancasila-nya," kata Fanshurullah.

BPH Migas sendiri berkomitmen untuk mewujudkan keadilan pada ketersediaan, distribusi dan harga energi di seluruh wilayah Indonesia.

Komite lainnya, Marwansyah Lobo Balia menuturkan pihaknya meyakini program itu tak terkait dengan politik. Dia menuturkan banyak masyarakat yang masih belum menikmati komoditas BBM dengan satu harga.

Ilustrasi BBM (Foto: Adhi Wicaksono)

Lihat juga:

Terima Kasih ke Jokowi

Dia menuturkan warga seharusnya berterima kasih dengan Presiden Jokowi yang melihat persoalan ketidakadilan pada masalah BBM tersebut. Menurutnya, tak ada persoalan politik dengan BBM Satu Harga.

"Jangan dibawa ke politik, tak ada sama sekali politiknya," kata. "Kita musti berterima kasih kepada Jokowi yang melihat (masalah ketidakadilan BBM)."

Sebelumnya, pemerintah menargetkan akan dibangun 54 titik penyalur BBM Satu Harga. Pertamina akan mendapatkan jatah penugasan di 50 titik sementara pihak swasta akan ditugaskan  paa empat titik.

Data BPH Migas menunjukkan dari 40 titik penyalur BBM satu harga yang telah beroperasi rata-rata menyalurkan Premium perbulannya mencapai 36,79 kilo liter (KL) dan solar mencapai 1,22 KL. Sementara untuk 17 titik baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. (asa)