Tiga Tahun jadi Menteri, Rini Sudah Copot Dua Bos Pertamina
Dinda Audriene Mutmainah | CNN Indonesia
Jumat, 20 Apr 2018 17:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rini Soemarno telah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama tiga tahun. Selama itu pula, ia telah mencopot dua direktur utama PT Pertamina (Persero), yakni Dwi Soetjipto periode 28 November 2014-3 Februari 2017 dan Elia Massa Manik yang baru saja digantikan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Nicke Widyawati.
Dwi Soetjipto dicopot bersama dengan wakil direktur utama saat itu, yaitu Ahmad Bambang. Pergantian keduanya ketika itu disinyalir karena komunikasi yang kurang baik.
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng memaparkan beberapa contoh komunikasi atau keputusan yang tak sejalan di antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.
Pertama, soal Ahmad Bambang yang menandatangani persetujuan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) solar. Hal itu dianggap menyalahi aturan karena persetujuan impor BBM seharusnya ditandatangani langsung oleh Dwi Soetjipto.
Kedua, sebanyak 20 tenaga kerja strategis tidak juga diganti, padahal jabatan tenaga kerja tersebut telah habis. Kondisi itu disebabkan tidak ada kesepakatan antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.
Setelah Dwi Soetjipto dicopot, pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas Pertamina menunjuk Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama perusahaan. Sebelumnya, Yenni Andayani merupakan Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina.
Tak berselang lama, pemegang saham perusahaan akhirnya mengangkat Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina pada Maret 2017. Saat itu, Elia dianggap memiliki rekam jejak yang positif selama memimpin holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Masa jabatan tersebut rupanya tak lama diemban oleh Elia lantaran pada hari ini, Jumat (20/4), pemerintah memutuskan memberhentikan Elia sebagai nahkoda Pertamina.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno memaparkan salah satu penyebabnya, yakni tumpahan minyak di Balikpapan pada akhir Maret 2018.
Seperti diberitakan sebelumnya, tumpahan minyak di Balikpapan menyebabkan lima orang meninggal dunia dan merusak lingkungan sekitar yang terkena tumpahan.
Kemudian, persoalan beberapa kilang yang belum juga rampung dan kelangkaan BBM jenis Premium juga menjadi faktor perubahan jajaran direksi Pertamina. Ditambah, BUMN menilai perubahan direksi ini juga sebagai penyegaran untuk holding minyak dan gas (migas).
"Jadi, komisaris Pertamina memberikan pertimbangan, lalu diputuskan oleh pemerintah," tegas Fajar.
Saat ini, pemerintah menempatkan Nicke Widyawati sebagai Plt Direktur Utama Pertamina hingga ada keputusan sosok pengganti bos Pertamina nantinya. Dalam hal ini, Fajar bilang tak ada batas waktu dalam menentukan bos baru Pertamina. (bir)
Dwi Soetjipto dicopot bersama dengan wakil direktur utama saat itu, yaitu Ahmad Bambang. Pergantian keduanya ketika itu disinyalir karena komunikasi yang kurang baik.
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng memaparkan beberapa contoh komunikasi atau keputusan yang tak sejalan di antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, soal Ahmad Bambang yang menandatangani persetujuan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) solar. Hal itu dianggap menyalahi aturan karena persetujuan impor BBM seharusnya ditandatangani langsung oleh Dwi Soetjipto.
Kedua, sebanyak 20 tenaga kerja strategis tidak juga diganti, padahal jabatan tenaga kerja tersebut telah habis. Kondisi itu disebabkan tidak ada kesepakatan antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.
Tak berselang lama, pemegang saham perusahaan akhirnya mengangkat Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina pada Maret 2017. Saat itu, Elia dianggap memiliki rekam jejak yang positif selama memimpin holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Masa jabatan tersebut rupanya tak lama diemban oleh Elia lantaran pada hari ini, Jumat (20/4), pemerintah memutuskan memberhentikan Elia sebagai nahkoda Pertamina.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno memaparkan salah satu penyebabnya, yakni tumpahan minyak di Balikpapan pada akhir Maret 2018.
Seperti diberitakan sebelumnya, tumpahan minyak di Balikpapan menyebabkan lima orang meninggal dunia dan merusak lingkungan sekitar yang terkena tumpahan.
Kemudian, persoalan beberapa kilang yang belum juga rampung dan kelangkaan BBM jenis Premium juga menjadi faktor perubahan jajaran direksi Pertamina. Ditambah, BUMN menilai perubahan direksi ini juga sebagai penyegaran untuk holding minyak dan gas (migas).
"Jadi, komisaris Pertamina memberikan pertimbangan, lalu diputuskan oleh pemerintah," tegas Fajar.
Saat ini, pemerintah menempatkan Nicke Widyawati sebagai Plt Direktur Utama Pertamina hingga ada keputusan sosok pengganti bos Pertamina nantinya. Dalam hal ini, Fajar bilang tak ada batas waktu dalam menentukan bos baru Pertamina. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK