"Saya tidak pernah mengatakan bahwa kita (Indonesia) sedang krisis," ujar Darmin saat menghadiri konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Senin (28/5).
Kendati demikian, Darmin menekankan pemerintah bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah gejolak pasar keuangan global.
Lihat juga:Sikapi Ekonomi Terkini, BI Gelar RDG Dadakan |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam jangka pendek, kebijakan akan diprioritaskan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi, dan neraca perdagangan. Hal itu bisa dicapai dengan memperkuat bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, serta penguatan pengawasan lembaga keuangan.
Di tempat yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bakal memastikan untuk melakukan komunikasi yang intensif kepada pelaku pasar, industri perbankan, pelaku usaha, dan ekonom. Hal itu dilakukan untuk membentuk ekspektasi pasar yang rasional.
"Mengapa (komunikasi) ini penting? Hal ini agar menghindari perkiraaan-perkiraan nilai tukar yang cenderung terlalu melemah (overshooting) dari sisi fundamentalnya," ujarnya.
Perry mengingatkan bahwa ekspektasi dibentuk berdasarkan gabungan informasi yang diterima oleh masyarakat.