ALI: Satu Tarif Tol JORR Tak Ampuh Pangkas Biaya Logistik
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 14 Jun 2018 16:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rencana pemerintah menerapkan kebijakan satu tarif di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) mulai pekan depan, tak akan berdampak signifikan pada penurunan ongkos angkutan logistik.
Zaldy Masita, Ketua Umum ALI mengakui kebijakan tersebut memang berpotensi menurunkan biaya tol karena nantinya tak ada pungutan biaya lagi di setiap gerbang tol yang dilalui. Kendaraan golongan IV dan V cukup membayar Rp30 ribu sekali jalan.
Tapi, permasalahan biaya logistik menurutnya tidak semata soal tarif tol saja. Di dalamnya, juga ada beban biaya bahan bakar minyak (BBM).
Zaldy mengatakan walaupun tarif di tol turun tapi tingkat kemacetan di tol tersebut tidak berkurang, beban logistik yang ditanggung pengusaha angkutan masih besar.
Pasalnya kata Zaldy, kemacetan di Tol JORR saat ini menambah beban kerja mesin angkutan logistik 2-3 jam. Dengan beban tersebut pengusaha perlu mengeluarkan biaya tambahan BBM.
"Jadi memang keuntungan dari integrasi tarif Tol JORR lebih kecil dibandingkan dengan biaya tambahan untuk BBM dan perawatan yang harus dikeluarkan karena kemacetan parah," kata Zaldy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/6).
Untuk itu, meski asosiasi mendukung rencana satu tarif tol tersebut, Zaldy meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pemerintah segera mencari solusi agar kemacetan tidak lagi menjadi beban bagi biaya angkut.
Solusi yang dia tawarkan; kerek tarif tol bagi kendaraan pribadi. Tujuannya, agar mengurangi volume kendaraan pribadi yang selama ini memberi sumbangan pada kemacetan di Tol JORR.
"Tarif Tol JORR harus dua kali lebih mahal daripada truk," katanya.
Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan satu tarif di JORR.
Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memangkas antrean dan mempercepat akses perjalanan.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat khususnya pengguna jalan tol yang menempuh jarak panjang tak perlu berhenti di beberapa gerbang tol untuk membayar tol. Herry mengakui kebijakan tersebut akan berdampak pada kenaikan tarif khususnya untuk yang menempuh jarak dekat.
Tapi kenaikan tersebut akan diimbangi oleh perbaikan pelayanan. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai integrasi satu tarif di Tol JORR dapat memberi dampak positif pada berkurangnya ongkos logistik yang harus dikeluarkan perusahaan.
Hal tersebut nantinya diharapkan dapat mengurangi harga di tingkat konsumen. "Turunnya tarif tol untuk angkutan logistik di tol JORR diharapkan bisa menurunkan logistic fee, dan bahkan turunnya harga di sisi end user," katanya.
(agt/bir)
Zaldy Masita, Ketua Umum ALI mengakui kebijakan tersebut memang berpotensi menurunkan biaya tol karena nantinya tak ada pungutan biaya lagi di setiap gerbang tol yang dilalui. Kendaraan golongan IV dan V cukup membayar Rp30 ribu sekali jalan.
Tapi, permasalahan biaya logistik menurutnya tidak semata soal tarif tol saja. Di dalamnya, juga ada beban biaya bahan bakar minyak (BBM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya kata Zaldy, kemacetan di Tol JORR saat ini menambah beban kerja mesin angkutan logistik 2-3 jam. Dengan beban tersebut pengusaha perlu mengeluarkan biaya tambahan BBM.
Untuk itu, meski asosiasi mendukung rencana satu tarif tol tersebut, Zaldy meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pemerintah segera mencari solusi agar kemacetan tidak lagi menjadi beban bagi biaya angkut.
Solusi yang dia tawarkan; kerek tarif tol bagi kendaraan pribadi. Tujuannya, agar mengurangi volume kendaraan pribadi yang selama ini memberi sumbangan pada kemacetan di Tol JORR.
"Tarif Tol JORR harus dua kali lebih mahal daripada truk," katanya.
Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan satu tarif di JORR.
Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk memangkas antrean dan mempercepat akses perjalanan.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat khususnya pengguna jalan tol yang menempuh jarak panjang tak perlu berhenti di beberapa gerbang tol untuk membayar tol. Herry mengakui kebijakan tersebut akan berdampak pada kenaikan tarif khususnya untuk yang menempuh jarak dekat.
Tapi kenaikan tersebut akan diimbangi oleh perbaikan pelayanan. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai integrasi satu tarif di Tol JORR dapat memberi dampak positif pada berkurangnya ongkos logistik yang harus dikeluarkan perusahaan.
Hal tersebut nantinya diharapkan dapat mengurangi harga di tingkat konsumen. "Turunnya tarif tol untuk angkutan logistik di tol JORR diharapkan bisa menurunkan logistic fee, dan bahkan turunnya harga di sisi end user," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK