Pro Kontra Penyatuan Tarif Tol JORR

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 14/06/2018 08:21 WIB
Pro Kontra Penyatuan Tarif Tol JORR Ilustrasi Tol. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan satu tarif di Ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) mulai pekan depan menyulut polemik, khususnya dari kalangan masyarakat.

Ada sebagian yang menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan pengguna tol jarak panjang, seperti dari Bintaro ke Cakung.

Tapi di sisi lain, bisa membuat buntung pengguna tol jarak pendek, seperti dari Bintaro ke Meruya. Pasalnya mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bayar tol atas lintasan yang mereka lalui.


Melalui akun pribadi media sosial Twitter, @MrAyubi salah satu pengguna jalan tol merasa kecewa dengan rencana penerapan kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan tersebut dibuat dengan buru- buru dan tanpa diskusi publik.

"Tol JORR naik jadi 15.000, memang jadi tidak perlu bayar lagi untuk beberapa ruas yang tadinya bayar. Tapi info baru sekarang, H-7. Mau tanya saja, itu pemerintah bikin kebijakan pakai riset tidak sih? Ada public discussion tidak sih? Yang jarak pendek rugi bos!" cuitnya, seperti dikutip Rabu (13/6).

Adriansyah Yasin Sulaeman, pengguna tol justru berpandangan lain. Dia melihat rencana penerapan kebijakan ini justru harus didukung karena tepat.


Hitungannya kalau jadi diterapkan kebijakan tersebut bagi pengguna tol jarak jauh sepertinya bisa menciptakan tarif perjalanan yang lebih murah.

Ambil contoh, untuk kendaraan golongan I bila selama ini perjalanan tol dari kawasan Penjaringan ke Bintaro bisa memakan biaya hingga Rp20 ribu, dengan kebijakan ini biaya bisa tinggal Rp15 ribu.

"Sama dengan akses Tanjung Priok ke Cakung yang bayar 20 ribuan, jadi 15 ribu saja. Yang megap2 mungkin yang jarak travel di JORR-nya pendek. Yang mau nyinyir tarif tol naik segala macem, difikir-fikir dulu ya," cuitnya di akun Twitter pribadinya, @adriansyahys.

Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pemerintah tidak asal dalam menerapkan kebijakan satu tarif di Tol JORR. Kebijakan tersebut sengaja dibuat pemerintah untuk memangkas antrean dan mempercepat akses perjalanan bagi pengguna jalan tol.

Maklum saja, dengan kebijakan tersebut nantinya tol terintegrasi dan pengguna jalan, khususnya jarak panjang tak perlu berhenti di beberapa gerbang tol lagi untuk melakukan transaksi.

Herry tak memungkiri kebijakan tersebut berpotensi mendongkrak tarif. Tapi pihaknya memastikan kenaikan tersebut kecil dan akan terimbangi oleh pelayanan yang lebih maksimal. Sebab, dengan sekali bayar, pengguna jalan tol bisa mengakses jalan tol yang lebih panjang, tanpa ada biaya tambahan yang ditransaksikan di setiap gerbang tol.


"Kami lakukan integrasi tujuannya itu sehingga cukup satu transaksi, rasionalisasi golongan, tarif tolnya juga bisa direduksi menjadi 1,5 dan dua kalinya," kata Herry.

Kenaikan Terselubung

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepakat dengan dalih yang dipakai BPJT tersebut. Menurutnya banyaknya transaksi di ruas jalan tol tersebut selama ini memang menghambat laju kendaraan.

Tapi dia tetap curiga kebijakan tersebut tidak murni untuk mengatasi masalah antrean di jalan tol tersebut. Tapi, merupakan cara terselubung pemerintah menaikkan tarif tol.

Kenaikan tarif tersebut dikemas dengan balutan integrasi, yang membuat tarif tol terlihat lebih murah. "Untuk membuktikannya, (perlu dilihat) bahwa revenue pengelola tidak naik. Jika bertambah, berarti ada kenaikan tarif terselubung, sepihak, dan melanggar aturan jalan tol," katanya.

(agt/bir)