Polemik Tarif Integrasi JORR, PUPR Bantah Fadli Zon

Dinda Audriene Muthmainah, CNN Indonesia | Kamis, 21/06/2018 20:06 WIB
Polemik Tarif Integrasi JORR, PUPR Bantah Fadli Zon Ilustrasi jalan tol. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah tuduhan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyatakan bahwa penyatuan tarif Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dilakukan untuk menguras uang rakyat dan memperkaya kantong pengusaha tol.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pengintegrasian tersebut semata- mata justru untuk memperbaiki layanan bagi masyarakat di tol tersebut.

Penyatuan tarif dilakukan demi meminimalisir kemacetan dan menurunkan beban ongkos logistik.


"Jadi bukan demi pendapatan," katanya Kamis (21/6).


Pemerintah akan menerapkan kebijakan satu tarif untuk TOL JORR. Penyatuan tersebut akan berlaku untuk Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), dan Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir).

Kebijakan tersebut juga akan berlaku ke Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Dengan penyatuan tarif tersebut nantinya kendaraan golongan I akan dikenakan biaya tol sebesar Rp15.000 dan golongan II dan III sebesar Rp22.500. Sedangkan untuk kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp30 ribu.


Tapi beberapa waktu lalu kebijakan tersebut mendapatkan kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurut politisi Gerindra tersebut kenaikan dan penyatuan tarif dilakukan pemerintah untuk memeras rakyat dan mempertebal kantong penguasaha jalan tol (BUJT).

Asumsi tersebut didasarkan pada besaran kenaikan tarif tol yang bisa terjadi akibat kebijakan tersebut. Hitungan Fadli, penyatuan tarif tol bisa menaikkan tarif dari yang awalnya Rp9.500 menjadi 15.000.

Kenaikan tersebut mencapai 57,8 persen atau jauh melebhi inflasi tahunan yang hanya berada di kisaran 3 persen.

Arie mengakui kebijakan tersebut nantinya memang tidak bisa menguntungkan semua pihak.

(agt/bir)