Usai Pilkada, Rupiah Bertengger di Rp14.221 per Dolar AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ini, Rabu (27/6) berada di posisi Rp14.221 per dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah sempat tembus ke Rp14.246 per dolar AS di tengah perdagangan yang berbarengan dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah.

Berdasarkan data investing.com hingga pukul 18.15 WIB, rupiah di pasar spot diperdagangkan di Rp14.221 per dolar AS. Melemah 0,18 persen dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sementara dolar Singapura 0,01 persen, dolar Hong Kong 0,02 persen, peso Filipina 0,14 persen, baht Thailand 0,14 persen, dan yen Jepang 0,18 persen.

Namun, beberapa mata uang di Asia justru melemah, seperti rupee India minus 0,47 persen, renmimbi China minus 0,35 persen, won Korea Selatan minus 0,26 persen, dan ringgit Malaysia minus 0,19 persen.

Lihat juga: Rupiah Lesu ke Level Rp14.213 di tengah Pilkada Serentak 2018

Sedangkan rubel Rusia minus 0,32 persen, euro Eropa minus 0,08 persen, dolar Australia minus 0,06 persen, poundsterling Inggris minus 0,05 persen, franc Swiss minus 0,01 persen. Hanya dolar Kanada yang menguat 0,02 persen.

Ibrahim, Analis sekaligus Direktur Utama PT Garuda Berjangka mengatakan penyelenggaraan Pilkada yang cukup damai dan tertib membuat sempat membuat rupiah menguat meski akhirnya kembali melemah. Faktor unggulnya beberapa pasangan calon pilihan pada proses hitung cepat (quick count) menjadi penyebab. 

"Meski awalnya sempat tembus Rp14.200 per dolar AS, tapi karena Pilkada ini terbilang baik pelaksanaannya, jadi rupiah sempat menguat," katanya.

Lihat juga: Pilkada Serentak, IHSG Berakhir di Zona Merah

Rupiah tetap berada di kisaran Rp14.300 per dolar AS lantaran sentimen global tak berhenti. Sentimen tersebut, antara lain kisruh perang dagang AS-China, kenaikan imbal hasil surat utang AS, hingga rencana pertemuan AS-China mendatang.

"Sampai akhir pekan ini, dibutuhkan sentimen positif dari dalam negeri. Tak hanya dari Bank Indonesia, tapi pemerintah sebenarnya juga bisa memberikan komentar dan data yang memuaskan untuk menjaga rupiah," pungkasnya. (agi)