Bank Dunia Beri Pinjaman US$400 Juta Demi Cegah Gizi Buruk
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 04 Jul 2018 20:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengatakan telah memperoleh komitmen dari Bank Dunia dan beberapa perusahaan untuk mengatasi masalah gizi buruk anak (stunting) dalam beberapa tahun ke depan.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan Bank Dunia berkomitmen memberi pinjaman lunak sebesar US$400 juta dan akan digelontorkan tahun depan.
Rencananya, pinjaman lunak ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan dialokasikan ke anggaran Kementerian dan Lembaga terkait yang mengurusi stunting.
"Nanti dana itu akan dibagi sesuai kebutuhan stunting itu. Tidak bisa dana itu dialokasikan khusus lagi, khusus lagi, repot mengaturnya. Bu Menteri Keuangan mau (dananya) di bawah APBN tersebut," ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (4/7).
Jumlah dana terhitung cukup besar karena jumlah penduduk Indonesia juga cukup banyak disertai wilayah yang cukup luas.
Menurut dia, fasilitas pembiayaan tersebut tak hanya diberikan kepada Indonesia, tetapi juga negara berkembang lain di Afrika dan Amerika Selatan.
Bank Dunia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang sukses menangani stunting bagi negara-negara lain di dunia.
"Jadi dia punya kepentingan juga untuk memperlihatkan Indonesia sebagai pilot project penyelesaian masalah kemiskinan dan stunting dengan sukses," imbuh dia.
Undang Perusahaan Swasta
Selain bantuan Bank Dunia, pemerintah juga telah mengantongi komitmen pihak swasta yang bersedia melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) di bidang penanganan stunting.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dirinya telah berhasil menghadirkan 30 perusahaan dalam rapat bersama Wakil Presiden.
Secara lebih rinci, beberapa perusahaan berskala besar yang telah menyatakan komitmennya seperti PT Indofood Sukses Makmur, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Bayer Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, hingga PT Unilever Indonesia.
Nantinya, 30 perusahaan ini diminta melakukan CSR di bidang penanganan stunting di 100 kabupaten tahun ini. Untuk 2019, perusahaan diminta untuk menambah cakupan area CSR sebesar 60 kabupaten, sehingga total menjadi 160 kabupaten.
Sayangnya, pemerintah tak mengetahui total nilai komitmen masing-masing perusahaan karena bergantung kebijakan manajemen.
"Daripada mereka bekerja sendiri-sendiri, lebih baik kami berikan target besarnya. Jadi kami arahkan mereka, kalau mereka kerja sama dengan pemerintah juga silahkan," terang Moeldoko di lokasi yang sama.
Tingkat penurunan stunting di Indonesia sudah turun dari level 37,2 persen dari jumlah balita di tahun 2014 menjadi 26,1 persen di tahun 2016. Meski demikian, angka ini masih di atas standar World Health Organization (WHO) yakni 20 persen.
Di samping itu, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp49,76 triliun demi penanganan stunting di dalam APBN 2018 yang disebar ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (lav)
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan Bank Dunia berkomitmen memberi pinjaman lunak sebesar US$400 juta dan akan digelontorkan tahun depan.
Rencananya, pinjaman lunak ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan dialokasikan ke anggaran Kementerian dan Lembaga terkait yang mengurusi stunting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah dana terhitung cukup besar karena jumlah penduduk Indonesia juga cukup banyak disertai wilayah yang cukup luas.
Bank Dunia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang sukses menangani stunting bagi negara-negara lain di dunia.
"Jadi dia punya kepentingan juga untuk memperlihatkan Indonesia sebagai pilot project penyelesaian masalah kemiskinan dan stunting dengan sukses," imbuh dia.
Undang Perusahaan Swasta
Selain bantuan Bank Dunia, pemerintah juga telah mengantongi komitmen pihak swasta yang bersedia melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) di bidang penanganan stunting.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dirinya telah berhasil menghadirkan 30 perusahaan dalam rapat bersama Wakil Presiden.
Secara lebih rinci, beberapa perusahaan berskala besar yang telah menyatakan komitmennya seperti PT Indofood Sukses Makmur, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Bayer Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, hingga PT Unilever Indonesia.
Nantinya, 30 perusahaan ini diminta melakukan CSR di bidang penanganan stunting di 100 kabupaten tahun ini. Untuk 2019, perusahaan diminta untuk menambah cakupan area CSR sebesar 60 kabupaten, sehingga total menjadi 160 kabupaten.
Lihat juga:Persiapan Rapat Tahunan IMF-Bank Dunia |
Sayangnya, pemerintah tak mengetahui total nilai komitmen masing-masing perusahaan karena bergantung kebijakan manajemen.
"Daripada mereka bekerja sendiri-sendiri, lebih baik kami berikan target besarnya. Jadi kami arahkan mereka, kalau mereka kerja sama dengan pemerintah juga silahkan," terang Moeldoko di lokasi yang sama.
Tingkat penurunan stunting di Indonesia sudah turun dari level 37,2 persen dari jumlah balita di tahun 2014 menjadi 26,1 persen di tahun 2016. Meski demikian, angka ini masih di atas standar World Health Organization (WHO) yakni 20 persen.
Di samping itu, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp49,76 triliun demi penanganan stunting di dalam APBN 2018 yang disebar ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK