Bank Dunia Imbau Jokowi Tak Ngoyo Kejar Pertumbuhan Ekonomi
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 27 Mar 2018 19:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk tidak terlalu bernafsu dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Alih-alih mempercepat pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo disarankan fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna menurunkan ketimpangan di Indonesia.
Dalam laporan "Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia" edisi Maret 2018, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,3 persen atau sama dengan proyeksi yang dibuat pada akhir Desember 2017 lalu.
Proyeksi tersebut di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok 5,4 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya 5,1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mendekati level pertumbuhan potensialnya yang hanya sebesar 5,6 persen. Jika pemerintah memacu lebih kencang, kapasitas sumber daya penopang pertumbuhan Indonesia tak akan mampu menopangnya secara berkelanjutan.
"Indonesia bisa dan memang seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi, tidak kalah penting, Indonesia harus lebih banyak membagi porsi kue pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat," ujar Chavez dalam paparan "Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia" edisi Maret 2018 di Energy Building, Selasa (27/3).
Tahun ini, Bank Dunia memperkirakan dampak positif dari kenaikan harga komoditas akan mereda. Hal ini akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Kontribusi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan menciut, seiring depresiasi nilai tukar rupiah dan pertumbuhan impor. Proteksionisme global juga menimbulkan risiko terhentinya pemulihan yang mulai terjadi pada perdagangan internasional.
Namun, permintaan konsumsi diperkirakan akan menguat seiring kecenderungan kenaikan pengeluaran selama periode pemilihan umum. Selain itu, momentum peningkatan investasi masih akan berlanjut meskipun pengetatan moneter yang tidak terduga dari negara-negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar secara mendadak dari negara-negara berkembang.
Chavez juga menyebut, kebijakan fiskal pemerintah berperan penting dalam membantu membagi manfaat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Ia mencontohkan, kebijakan dalam bentuk investasi kepada sumber daya manusia atau meningkatkan konektivitas daerah-daerah terpencil.
Selama 15 tahun terakhir, dalam laporan Bank Dunia, kebijakan pemerintah telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Kendati demikian, kebijakan fiskal masih kurang berhasil dalam membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas.
Hal itu tercermin dari kebijakan pajak dan belanja hanya mampu memangkas koefisien gini Indonesia sebesar 0,04 poin, kalah dari Ghana yang bisa menurunkan 0,18 poin.
Menurut Rodrigo, guna mencapai pertumbuhan inklusif, pemerintah harus mengalokasikan belanja lebih baik lagi, terutama di bidang-bidang prioritas seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengumpulkan penerimaan yang lebih banyak dengan cara yang efisien dan ramah pertumbuhan.
Dalam hal ini, upaya reformasi pajak perlu terus dilakukan termasuk memperluas basis pajak, menyederhanakan peraturan pajak dan secara signifikan memperkuat manajemen kepatuhan.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan sebagai bendahara negara, ia akan mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.
"Kebijakan fiskal tetap akan menjadi faktor pendukung perekonomian. Penggeraknya tetap berasal dari sektor swasta," ujarnya.
Ke depan, pemerintah akan terus melihat sumber pertumbuhan ekonomi dan akan terus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan yang lebih baik. Ia mencontohkan, perbaikan akan dilakukan pemerintah dalam hal penyaluran jaminan sosial baik dari sisi jumlah maupun cakupannya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mengacu pada target pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam APBN.
"Yang disampaikan oleh Bank Dunia adalah pandangan mereka tetapi kami melihat potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi selalu ada," ujarnya. (agi/agi)
Dalam laporan "Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia" edisi Maret 2018, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,3 persen atau sama dengan proyeksi yang dibuat pada akhir Desember 2017 lalu.
Proyeksi tersebut di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok 5,4 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya 5,1 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia bisa dan memang seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi, tidak kalah penting, Indonesia harus lebih banyak membagi porsi kue pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat," ujar Chavez dalam paparan "Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia" edisi Maret 2018 di Energy Building, Selasa (27/3).
Lihat juga:BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 |
Tahun ini, Bank Dunia memperkirakan dampak positif dari kenaikan harga komoditas akan mereda. Hal ini akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Namun, permintaan konsumsi diperkirakan akan menguat seiring kecenderungan kenaikan pengeluaran selama periode pemilihan umum. Selain itu, momentum peningkatan investasi masih akan berlanjut meskipun pengetatan moneter yang tidak terduga dari negara-negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar secara mendadak dari negara-negara berkembang.
Chavez juga menyebut, kebijakan fiskal pemerintah berperan penting dalam membantu membagi manfaat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Ia mencontohkan, kebijakan dalam bentuk investasi kepada sumber daya manusia atau meningkatkan konektivitas daerah-daerah terpencil.
Selama 15 tahun terakhir, dalam laporan Bank Dunia, kebijakan pemerintah telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Kendati demikian, kebijakan fiskal masih kurang berhasil dalam membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas.
Hal itu tercermin dari kebijakan pajak dan belanja hanya mampu memangkas koefisien gini Indonesia sebesar 0,04 poin, kalah dari Ghana yang bisa menurunkan 0,18 poin.
Menurut Rodrigo, guna mencapai pertumbuhan inklusif, pemerintah harus mengalokasikan belanja lebih baik lagi, terutama di bidang-bidang prioritas seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengumpulkan penerimaan yang lebih banyak dengan cara yang efisien dan ramah pertumbuhan.
Dalam hal ini, upaya reformasi pajak perlu terus dilakukan termasuk memperluas basis pajak, menyederhanakan peraturan pajak dan secara signifikan memperkuat manajemen kepatuhan.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan sebagai bendahara negara, ia akan mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.
"Kebijakan fiskal tetap akan menjadi faktor pendukung perekonomian. Penggeraknya tetap berasal dari sektor swasta," ujarnya.
Ke depan, pemerintah akan terus melihat sumber pertumbuhan ekonomi dan akan terus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan yang lebih baik. Ia mencontohkan, perbaikan akan dilakukan pemerintah dalam hal penyaluran jaminan sosial baik dari sisi jumlah maupun cakupannya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mengacu pada target pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam APBN.
"Yang disampaikan oleh Bank Dunia adalah pandangan mereka tetapi kami melihat potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi selalu ada," ujarnya. (agi/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK