Pencabutan Insentif Tarif Impor AS Bisa Ganggu Perdagangan RI

Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia
Senin, 09 Jul 2018 08:17 WIB
Pemerintah mengakui kebijakan penghapusan pemotongan tarif bea masuk impor terhadap sejumlah produk luar negeri berpotensi mengganggu neraca perdagangan RI.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengakui kebijakan penghapusan pemotongan tarif bea masuk impor atau Generalized System of Preferences (GSP) Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk luar negeri berpotensi mengganggu neraca perdagangan Indonesia.

Sebagai informasi, GSP merupakan kebijakan suatu negara yang memberi potongan bea masuk terhadap impor produk dari luar negeri. Kebijakan ini biasanya diberikan negara maju kepada negara berkembang.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurman mengatakan produk Indonesia yang memperoleh GSP tercatat mencapai 10 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Produk yang kena GSP kan jelas berdampak, 10 persen dari produk kita," sebutnya usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (8/7).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menghadapi perang dagang antara AS dan China. Langkah antisipasi demi meminimalisasi dampak perdagangan telah disusun setelah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat terkait, kemarin.

Sayangnya, Darmin belum mau mengungkap secara rinci strategi yang sudah dirancang. Dia berkata bahwa pembahasan lebih mendalam akan dilaksanakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (9/7) hari ini.


"Yang dibahas itu kami sidang kabinet dulu besok. Kami belum bisa jelaskan, tetapi ya kami sudah membahas dengan beberapa kementerian terkait," kata dia saat ditanyai wartawan.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar pihaknya menyusun strategi dan kebijakan terlebih dahulu sebelum nantinya ditinjau langsung oleh presiden.

"Kami sudah bahas hal yang perlu diusulkan, termasuk antisipasi, tapi substansinya belum bisa. Presiden bilang resmikan saja dulu sistemnya. Nanti beberapa hari kemudian beliau datang," ujarnya.


Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa pemerintah akan memperkuat industri dalam negeri. Sayangnya dia tidak memperjelas bagaimana upaya tersebut akan dilakukan.

"Kami perkuatlah industri dalam negeri. Dan kami cintai produk dalam negeri," kata dia saat ditemui di waktu terpisah. (lav)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER