Insentif Tarif Impor Terancam Dihapus, RI Lobi Pemerintah AS

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 09/07/2018 12:28 WIB
Insentif Tarif Impor Terancam Dihapus, RI Lobi Pemerintah AS Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi menyatakan pemerintah terus melakukan lobi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait peninjauan ulang fasilitas pemotongan tarif Generalized System of Preference (GSP) yang diterima oleh Indonesia.

"Dari perwakilan perdagangan AS akan ada di sini dan kedutaan kita di sana (AS) juga bekerja untuk menjelaskan," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (7/9).

Pemerintah telah memiliki tim khusus untuk membahas isu perdagangan dengan AS. Pembentukkan tim melibatkan pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.



Menurut Sofyan, peninjauan kembali fasilitas GSP tidak akan berdampak besar pada ekspor Indonesia. Selama ini, nilai ekspor Indonesia yang menikmati fasilitas GSP berkisar US$1,7 miliar hingga US$1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam yang mencapai US$20 miliar per tahun.

"US$1,8 miliar itu akan terdampak kalau fasilitas GSP dicabut semua, tetapi saya tidak percaya kalau semuanya (fasilitas) dicabut," ujarnya.

Sebagai catatan, saat ini Indonesia mendapatkan fasilitas GSP kategori AS, dimana Indonesia mendapatkan pemotongan tarif bea masuk untuk sekitar 3.500 produk yang diekspor ke AS. Beberapa produk yang mendapatkan fasilitas GSP di antaranya produk pertanian, makanan hewan, dan kayu lapis.

Evaluasi pemberian fasilitas GSP sebenarnya dilakukan setiap tahun. Namun, tahun ini, pemerintah Indonesia akan benar-benar berfokus melakukan pengawalan terhadap evaluasi.


"Sebenarnya, kita (Indonesia) bukan prioritas utama mereka (AS). Prioritas utama mereka kan negara-negara besar seperti China dan Eropa dan negara-negara lain yang defisit perdagangannya besar dengan AS," katanya.

Sofyan mengingatkan dari sisi neraca perdagangan, Indonesia memang mengalami surplus dengan AS. Namun, Sofyan mengingatkan bahwa AS banyak mengeruk keuntungan misalnya dari investasi, baik di sektor riil maupun pasar keuangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani meyakini evaluasi fasilitas GSP yang dilakukan untuk Indonesia merupakan evaluasi reguler yang tidak terkait dengan perang dagang.


Evaluasi ini, lanjut Shinta, mencakup dua hal. Pertama, Indonesia sebagai negara yang berhak untuk mendapatkan fasilitas GSP. Setidaknya ada tiga hal yang akan dilihat yaitu akses pasar AS ke Indonesia, kepatuhan terkait hak kekayaan intelektual, dan kepatuhan dari sisi ketenagakerjaan.

Kedua, evaluasi mengenai tarif impor. Biasanya, fasilitas GSP diberikan kepada negara yang masih membutuhkan 'subsidi' untuk mendorong ekspornya.

"Pada saat ini, buat Indonesia penting karena jika tarif harus dinaikkan atau tidak mendapatkan fasilitas GSP lagi tentu saja akan menaikkan pembayaran tarif untuk beberapa produk-produk Indonesia yang diekspor di sana," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menyebut pemerintah akan mengirim tim khusus ke AS pada akhir Juli 2018. Hal itu dilakukan sebagai upaya lobi terkait peninjauan kembali fasilitas GSP.

"Kemungkinan akhir Juli berangkatnya tetapi yang lain belum bisa saya sampaikan," tandas Oke. (lav/bir)