Meski Bunga Kredit Naik, KUR Masih Beri Profit Buat Bank
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 09 Jul 2018 16:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memberikan profit buat bank penyalur, meskipun nantinya tidak ada tambahan subsidi bunga. Ide tambahan subsidi mengemuka setelah pemerintah mewacanakan untuk mengkaji ulang subsidi bunga KUR di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) hingga 100 basis poin (bps).
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan saat ini bank penyalur KUR masih bisa memperoleh keuntungan dari subsidi bunga yang ditanggung pemerintah.
Sekadar informasi, pemerintah menanggung subsidi bunga KUR sekitar 10,5 persen pada tahun ini. Sedangkan, penerima KUR hanya membayar sebesar 7 persen. "Jika rata-rata bunga mereka untuk semua segmen kredit 12-13 persen, artinya bunga KUR masih lebih tinggi. Mereka tetap untung, masih ada margin untuk cost of fund (biaya dana," ujarnya, kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/7).
Menurut Iskandar, Kementerian BUMN akan meminta komitmen bank penyalur untuk mempertahankan bunga KUR sebesar 7 persen. Mengingat, KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Begitu bunga KUR 7 persen, penyalurannya lebih cepat ketimbang tahun-tahun lalu saat masih 9 persen," terang dia.
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Catur Budi Harto berkomitmen tidak akan mengerek bunga KUR pada tahun ini. Toh, penetapan bunga KUR telah menjadi kesepakatan dengan pemerintah.
Selain itu, subsidi bunga dari pemerintah memang menjadikan KUR sebagai salah satu segmen kredit yang menarik bagi bank untuk mendulang margin bunga bersih (NIM).
"Tidak (naik), kami sesuai dengan arahan saja. Ini pun masih menarik, kan bunga 10,5 persen untuk mikro, yang kecil bisa 12 persen, jadi masih ada margin sekitar 5 persen bagi kami," jelasnya.
Hal senada disampaikan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Alexandra Askandar. Bank berlogo pita emas itu mengklaim tidak akan mengerek bunga KUR tahun depan karena kesepakatan terakhir dengan pemerintah masih sebesar tujuh persen untuk nasabah.
"Suku bunga KUR tidak akan naik sesuai dengan ketentuan dari Kemenko Perekonomian," katanya.
Realisasi Penyaluran KUR
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR telah mencapai Rp57,8 triliun hingga 31 Mei 2018 atau sekitar 49,4 persen dari target penyaluran yang disepakati bank mencapai Rp116,6 triliun.
Adapun, alokasi subsidi bunga KUR dari pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai Rp120 triliun. Jumlah KUR tersebut disalurkan ke 2,2 juta debitur dengan rasio kredit bermasalah (Nonperforming Loan/NPL) sebesar nol persen.
Dari sisi segmen kredit, KUR mikro mendominasi mencapai Rp36,88 triliun atau 63,9 persen dari total penyaluran. Kemudian, segmen kecil mencapai Rp20,68 triliun atau sekitar 35,8 persen dari total penyaluran.
Sedangkan sisanya, sekitar Rp186,82 miliar atau 0,3 persen disalurkan ke penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Secara sektoral, sebanyak 38,3 persen disalurkan ke sektor produksi, seperti pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa-jasa.
Sisanya, disalurkan ke sektor perdagangan. Kendati demikian, sebenarnya, pemerintah menginginkan sekitar 50 persen penyaluran KUR menyasar ke sektor produksi.
"Memang, KUR sektor produksi masih agak rendah karena bank bilang itu faktor musiman. Musim panen sudah lewat, jadi kebutuhan tidak tinggi, tapi nanti mereka akan menyiapkan panen selanjutnya. Jadi, penarikannya akan besar untuk persiapan panen," terang Iskandar.
Dari sisi persebaran wilayah, penyaluran KUR tertinggi menyasar nasabah di Pulau Jawa dengan jumlah penyaluran mencapai Rp32,5 triliun atau sekitar 56,2 persen dari total realisasi per 31 Mei 2018.
Diikuti Pulau Sumatra Rp11,2 triliun, Sulawesi Rp5,4 triliun, Bali, dan Nusa Tenggara Rp3,8 triliun, Kalimantan Rp3,5 triliun, serta Maluku dan Papua Rp1,3 triliun. (bir)
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan saat ini bank penyalur KUR masih bisa memperoleh keuntungan dari subsidi bunga yang ditanggung pemerintah.
Sekadar informasi, pemerintah menanggung subsidi bunga KUR sekitar 10,5 persen pada tahun ini. Sedangkan, penerima KUR hanya membayar sebesar 7 persen. "Jika rata-rata bunga mereka untuk semua segmen kredit 12-13 persen, artinya bunga KUR masih lebih tinggi. Mereka tetap untung, masih ada margin untuk cost of fund (biaya dana," ujarnya, kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Iskandar, Kementerian BUMN akan meminta komitmen bank penyalur untuk mempertahankan bunga KUR sebesar 7 persen. Mengingat, KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Begitu bunga KUR 7 persen, penyalurannya lebih cepat ketimbang tahun-tahun lalu saat masih 9 persen," terang dia.
Selain itu, subsidi bunga dari pemerintah memang menjadikan KUR sebagai salah satu segmen kredit yang menarik bagi bank untuk mendulang margin bunga bersih (NIM).
"Tidak (naik), kami sesuai dengan arahan saja. Ini pun masih menarik, kan bunga 10,5 persen untuk mikro, yang kecil bisa 12 persen, jadi masih ada margin sekitar 5 persen bagi kami," jelasnya.
Hal senada disampaikan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Alexandra Askandar. Bank berlogo pita emas itu mengklaim tidak akan mengerek bunga KUR tahun depan karena kesepakatan terakhir dengan pemerintah masih sebesar tujuh persen untuk nasabah.
"Suku bunga KUR tidak akan naik sesuai dengan ketentuan dari Kemenko Perekonomian," katanya.
Realisasi Penyaluran KUR
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR telah mencapai Rp57,8 triliun hingga 31 Mei 2018 atau sekitar 49,4 persen dari target penyaluran yang disepakati bank mencapai Rp116,6 triliun.
Adapun, alokasi subsidi bunga KUR dari pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai Rp120 triliun. Jumlah KUR tersebut disalurkan ke 2,2 juta debitur dengan rasio kredit bermasalah (Nonperforming Loan/NPL) sebesar nol persen.
Dari sisi segmen kredit, KUR mikro mendominasi mencapai Rp36,88 triliun atau 63,9 persen dari total penyaluran. Kemudian, segmen kecil mencapai Rp20,68 triliun atau sekitar 35,8 persen dari total penyaluran.
Sedangkan sisanya, sekitar Rp186,82 miliar atau 0,3 persen disalurkan ke penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Secara sektoral, sebanyak 38,3 persen disalurkan ke sektor produksi, seperti pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa-jasa.
Sisanya, disalurkan ke sektor perdagangan. Kendati demikian, sebenarnya, pemerintah menginginkan sekitar 50 persen penyaluran KUR menyasar ke sektor produksi.
"Memang, KUR sektor produksi masih agak rendah karena bank bilang itu faktor musiman. Musim panen sudah lewat, jadi kebutuhan tidak tinggi, tapi nanti mereka akan menyiapkan panen selanjutnya. Jadi, penarikannya akan besar untuk persiapan panen," terang Iskandar.
Dari sisi persebaran wilayah, penyaluran KUR tertinggi menyasar nasabah di Pulau Jawa dengan jumlah penyaluran mencapai Rp32,5 triliun atau sekitar 56,2 persen dari total realisasi per 31 Mei 2018.
Diikuti Pulau Sumatra Rp11,2 triliun, Sulawesi Rp5,4 triliun, Bali, dan Nusa Tenggara Rp3,8 triliun, Kalimantan Rp3,5 triliun, serta Maluku dan Papua Rp1,3 triliun. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK