Anggaran Program Keluarga Harapan Ditambah Rp15 Triliun

Agus Triyono, CNN Indonesia | Selasa, 10/07/2018 20:57 WIB

Di tahun pemilu, pemerintah menaikkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp17 triliun jadi Rp32 triliun.

Ilustrasi potret kemiskinan. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) jadi Rp32 triliun. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan anggaran tersebut naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2018 ini yang hanya Rp17 triliun.

Idrus mengatakan kenaikan anggaran tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Saat ini, anggaran tersebut sedang diusulkan ke DPR.

"Dan saya yakin DPR akan mendukung rencana kenaikan anggaran PKH tersebut karena semua bertujuan untuk menekan angka kemiskinan," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/7).

Lihat juga:

2019, Bantuan Program Keluarga Harapan Naik jadi Rp3,5 Juta

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019 mematok angka kemiskinan tinggal 7 persen sampai dengan 8 persen pada 2019 mendatang.

Untuk itulah, ia menggeber pelaksanaan PKH. Upaya percepatan pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan meningkatkan jumlah cakupan keluarga penerima manfaat program tersebut dari 3,5 juta menjadi 6 juta pada 2017 kemarin dan 10 juta pada 2018 ini.

Dengan program tersebut setiap keluarga diberi bantuan Rp1,89 juta per tahun yang diberikan secara bertahap.

Lihat juga:

SBY Minta Pemerintah Lebih Peka dengan Rakyat Miskin

Tapi kenaikan tersebut belum berdampak besar pada penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan Sepember 2017 kemarin angka kemiskinan masih mencapai 10,12 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Atas dasar itulah Jokowi memerintahkan menterinya untuk menaikkan jumlah anggaran dan sasaran penerima PKH.

Sebagai informasi saja, saat ini besaran anggaran PKH hanya mencapai 16 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Maret 2018 lalu, Jokowi minta prosentase tersebut dinaikkan jadi 20 persen.