Evaluasi Tarif Impor, Mendag RI Temui Mendag AS Juli Ini
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 11 Jul 2018 12:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) untuk membahas peninjauan ulang fasilitas keringanan tarif bea masuk Generalized System of Preference (GSP) pada akhir Juli 2018. Rencananya, Enggartiasto akan bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
"Kementerian Perdagangan AS (USTR) mengundang kami untuk duduk bersama membahas mengenai fasilitas GSP yang diberikan kepada kita (Indonesia)," ujar Enggartiasto usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/7).
Selama ini, lanjut Enggartiasto, pemerintah terus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan AS terkait evaluasi GSP terhadap 3.547 produk impor dari Indonesia.
"Duta besar RI di sana juga telah melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan mereka," katanya.
Enggartiasto mengungkapkan berdasarkan data terakhir, kondisi neraca dagang Indonesia dengan AS surplus sekitar US$14 miliar. Pemerintah AS, lanjut Enggartiasto, meminta agar Indonesia berkomitmen untuk tidak memberlakukan hambatan non tarif pada produk impor yang berasal dari AS. Salah satunya, untuk produk hortikultura.
"Mereka (AS) tidak mau ada hambatan bagi ekspor mereka (AS) ke sini. Kita kan sudah surplus besar tetapi (ekspor AS) masih dihambat pula," ujarnya.
Indonesia telah mencabut hambatan nontarif produk hortikultura, seperti kuota, mengikuti keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Sebagai pengingat, pada 2013 lalu, Indonesia mendapatkan gugatan dari AS dan Selandia Baru atas berbagai hambatan dagang non tarif pada produk hortikultura dan hewan yang diberlakukan Indonesia sejak 2011. Indonesia kalah pada gugatan tersebut dan harus menyesuaikan peraturan paling lambat 22 November 2017.
Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan sejumlah peraturan salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Lebih lanjut, Enggartiasto tidak ingin Indonesia hanya terpaku pada fasilitas GSP yang sebenarnya harga berpengaruh terhadap sekitar 10 persen produk ekspor Indonesia ke AS. Selain fasilitas GSP, Indonesia juga akan melihat peluang pemberian fasilitas lain dalam pertemuan di AS nanti.
(lav/agt)
"Kementerian Perdagangan AS (USTR) mengundang kami untuk duduk bersama membahas mengenai fasilitas GSP yang diberikan kepada kita (Indonesia)," ujar Enggartiasto usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/7).
Selama ini, lanjut Enggartiasto, pemerintah terus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan AS terkait evaluasi GSP terhadap 3.547 produk impor dari Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Duta besar RI di sana juga telah melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan mereka," katanya.
Enggartiasto mengungkapkan berdasarkan data terakhir, kondisi neraca dagang Indonesia dengan AS surplus sekitar US$14 miliar. Pemerintah AS, lanjut Enggartiasto, meminta agar Indonesia berkomitmen untuk tidak memberlakukan hambatan non tarif pada produk impor yang berasal dari AS. Salah satunya, untuk produk hortikultura.
Indonesia telah mencabut hambatan nontarif produk hortikultura, seperti kuota, mengikuti keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Sebagai pengingat, pada 2013 lalu, Indonesia mendapatkan gugatan dari AS dan Selandia Baru atas berbagai hambatan dagang non tarif pada produk hortikultura dan hewan yang diberlakukan Indonesia sejak 2011. Indonesia kalah pada gugatan tersebut dan harus menyesuaikan peraturan paling lambat 22 November 2017.
Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan sejumlah peraturan salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Lebih lanjut, Enggartiasto tidak ingin Indonesia hanya terpaku pada fasilitas GSP yang sebenarnya harga berpengaruh terhadap sekitar 10 persen produk ekspor Indonesia ke AS. Selain fasilitas GSP, Indonesia juga akan melihat peluang pemberian fasilitas lain dalam pertemuan di AS nanti.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK