Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan mengirimkan surat kepada pemerintah
Amerika Serikat terkait evaluasi insentif bebas tarif bea masuk untuk impor produk-produk tertentu
(Generalized System of Preferences/GSP) yang mereka berikan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita mengatakan surat sudah dikirimkan melalui Kedutaan Besar AS serta United State Trade Representative (USTR). Ia tak menyebut isi dari surat tersebut dan kapan pemerintah AS bakal memberikan respons.
Namun yang pasti, surat tersebut bertujuan melobi pemerintah AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah bicara dengan Kedubes AS dan USTR, dan kami terus lobi," kata Enggartiasto di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat (6/7).
Lebih lanjut, ia mengatakan langkah diplomasi akan tetap ditempuh lantaran Indonesia tidak menghendaki
perang dagang. Menurutnya, perang dagang hanya menimbulkan mudarat, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.
"Kami berpendapat,
trade war ini sesuatu yang tidak baik. Karena
trade war antara AS dengan China dan Kanada dan secara keseluruhan tidak berdampak baik. Kalau bisa lakukan lobi ya kenapa tidak," katanya.
Evaluasi GSP sejatinya selalu dilakukan setiap tahun, sejak kebijakan ini dikeluarkan oleh Presiden AS sebelumnya, Barrack Obama. Hanya saja, untuk evaluasi GSP tahun ini, dunia usaha khawatir karena AS bisa saja mengubah ketentuan GSP, mulai dari menghentikan kebijakan GSP hingga mengenakan tarif baru untuk Indonesia.
Adapun, kajian akan dilakukan bagi 3.500 produk negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, saat ini data BPS menunjukkan bahwa Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar US$2,83 miliar sejak Januari hingga Mei.
(agi/agt)