ANALISIS

Menimbang Kewajaran Harga Rp55 Triliun Demi Rebut Freeport

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 13/07/2018 09:56 WIB
Menimbang Kewajaran Harga Rp55 Triliun Demi Rebut Freeport Pemerintah melalui Inalum mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55 triliun. (REUTERS/Muhammad Yamin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai negosiasi yang alot selama 10 bulan, Freepot Mc-Moran sepakat mengalihkan 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum. Memang, nilai akuisisinya tak sedikit, yakni mencapai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55 triliun (asumsi kurs Rp14.400).

Kendati meski merogoh kocek dalam, Freeport-McMoran memperkirakan kantong negara bakal terisi sekitar US$60 miliar hingga US$90 miliar atau sekitar Rp867 triliun hingga Rp1.296 triliun. Namun, ada syarat dan kondisi yang berlaku.

Keuntungan tersebut berasal dari setoran pajak, royalti, dan dividen sesuai estimasi pergerakan harga tembaga di masa depan. Jaminan keuntungan ini, menurut Freeport diperoleh jika pemerintah jadi memperpanjang operasional Freeport Indonesia hingga 2041 mendatang.


Namun, menurut Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, 51 persen saham Freeport Indonesia yang dibanderol senilai US$3,85 miliar kelewat mahal. Pasalnya, perhitungan valuasi dilakukan berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow), termasuk investasi, hingga 2041.

Padahal, Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Setelah itu, pemerintah berhak mengambil alih tambang tembaga dan emas itu meski perusahaan berhak mengajukan perpanjangan kontrak.

"Kontrak karya Freeport kan berakhir pada 2021. Seharusnya, yang menjadi perhitungan adalah (proyeksi hingga) 2021 bukan sampai 2041," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).

Proyeksi arus kas hingga 2041 dilakukan, mengingat usai divestasi, Freeport Indonesia akan mendapatkan kepastian perpanjangan operasional maksimal dua kali sepuluh tahun.

Menurut Ahmad, transaksi divestasi ibarat membeli sesuatu yang sebenarnya telah menjadi milik sendiri. Uang senilai US$3,85 seharusnya bisa digunakan Inalum untuk melanjutkan operasional di tambang Freeport setelah masa berlaku KK habis.

"Kalau kita memiliki komitmen untuk tidak meneruskan kontrak pasca-2021, kita tidak perlu mengeluarkan uang senilai US$3,85 miliar itu," katanya.

Tambang FreeportIlustrasi tambang Freeport Indonesia. (Dok. PT Freeport Indonesia)

Proyeksi pendapatan memperhitungkan perkiraan produksi perusahaan yang basisnya dari kondisi cadangan terbukti. Saat ini, Freeport Indonesia memiliki cadangan terbukti dan cadangan terkira untuk tembaga senilai 38,8 miliar pound, emas senilai 33,9 juta troy ounce (toz) dan perak senilai 153,1 juta toz.

Jika produksi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, menurut Ahmad, harga yang dibayarkan Inalum berisiko terlalu tinggi. Selain itu, pengeluaran investasi ke depan juga sesuatu yang masih belum jelas.

Ahmad menilai penandatanganan perjanjian pendahuluan (Head of Agreement) terkait penjualan saham Freeport-McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia ke Inalum belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, penyesuaian bisa saja dilakukan lagi ke depan jika kedua belah pihak sepakat.

Berbeda dengan Ahmad, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai harga yang akan dibayarkan Inalum cukup wajar. Bahkan, bisa jadi harga yang dibayarkan Inalum lebih murah dari ekspektasi.

Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memperkirakan valuasi terhadap nilai 40 persen hak partisipasi (PI) Rio Tinto di tambang Grasberg milik Freeport Indonesia. Deutsche Bank menaksir valuasi mencapai US$3,3 miliar, Morgan Stanley US$3,6 miliar, HSBC US$3,85 miliar, dan UBS US$4 miliar.


Inalum, lanjut Komaidi, mendapatkan harga US$3,85 miliar untuk divestasi saham 51 persen, termasuk di dalamnya valuasi PI Rio Tinto yang dikonversi ke dalam bentuk saham dan Indocopper Investama

"Kalau dihitung, nilai divestasi bisa lebih rendah dari valuasi (lembaga internasional) itu," imbuh dia.

Terkait ekspektasi produksi ke depan, Komaidi meyakini proyeksi produksi tak akan jauh meleset jika diperhitungkan berdasarkan cadangan terbukti yang tinggal digali.

"Kecuali, ada gangguan teknis yang menghambat produksi, misalnya mesin rusak atau bencana alam," jelasnya.

Mengingat HoA telah diteken, Komaidi memperkirakan transaksi divestasi akan segera terealisasi.


Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular menekankan harga divestasi 51 persen masih di bawah potensi penerimaan yang bisa diraup oleh negara melalui Inalum. Rendy menyebutkan cadangan terbukti yang dimiliki tambang Freeport Indonesia mencapai US$150 miliar. 

"Cadangan terbukti itu dalam arti tinggal gali saja. Yang kami bayarkan hanya US$3,85 miliar," terang dia.

Selain itu, perusahaan juga mendapatkan porsi laba tahunan dan jatah dividen dari operasional Freeport Indonesia. Jika tambang bawah tanah (underground) beroperasi mulai 2021-2022, lanjut Rendy, Freeport Indonesia diperkirakan bisa mengantongi laba bersih lebih dari US$2 miliar per tahunnya.

"Jadi, tiga, empat tahun balik modal," tandas Rendi.

Berdasarkan laporan keuangan dan operasi Freeport-McMoRan Inc, laba operasi Freeport Indonesia pada sepanjang tahun lalu mencapai US$2,02 miliar atau naik 96,69 persen dibanding 2016 lalu. Kenaikan laba tersebut seiring naiknya pendapatan perusahaan dari US$3,23 miliar pada 2016 menjadi US$4,44 miliar. (agi/bir)