Tingkat Kemiskinan Maret 2018 9,82%, Terendah Sejak Krismon

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 16 Jul 2018 12:47 WIB
Jumlah penduduk miskin turun 1,82 juta dari 27,77 juta pada September 2017 menjadi 25,95 juta Maret 2018.
Tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat berada di bawah 10 persen dari total penduduk. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan  penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen, terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998 silam. Pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen.

"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS, Senin (16/7).


BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017. Namun, penurunan periode Maret 2017 ke September 2017 pernah lebih tinggi dari Maret 2018, yaitu mencapai 1,2 juta orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia bilang penurunan penduduk miskin terjadi karena penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah meningkat 87,6 persen pada kuartal I 2018 dari kuartal I 2017.

"Selain itu karena ada peningkatan penyaluran program beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018," katanya.

Berdasarkan data BPS yang dihimpun dari berbagai sumber, tercatat bahwa realisasi distribusi rastra Januari sebanyak 99,65 persen dari alokasi pemerintah. Lalu, Februari mencapai 99,66 persen, dan Maret 99,62 persen.

Faktor tersebut, katanya, membuat tekanan pemicu kemiskinan, yaitu dari inflasi dan rata-rata pengeluaran yang meningkat bisa dikompensasi. Inflasi periode September 2017 ke Maret 2018 mencapai 1,92 persen dan rata-rata pengeluaran per kapita untuk rumah tangga di bawah 40 persen lapisan terbawah tumbuh 3,06 persen.


Kendati begitu, ke depan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) atau upah buruh dan menjaga inflasi bahan pangan.

"Karena kenaikan harga beras yang cukup tinggi mencapai 8,57 persen disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode sebelumnya," katanya.

Sebagai gambaran, inflasi bahan pangan untuk beras mencapai 8,57 persen, telur ayam ras 2,81 persen, daging ayam 4,87 persen, cabai rawit 49,91 persen, dan cabai merah 53,87 persen. Sedangkan gulai pasir harganya turun 4,19 persen, minyak goreng minus 0,6 persen, dan daging sapi minus 0,37 persen.

Secara wilayah, tingkat kemiskinan terbanyak di Pulau Jawa mencapai 13,94 juta, Sumatera 5,98 juta, Sulawesi 2,06 juta, Bali dan Nusa Tenggara 2,05 juta, Maluku-Papua 1,53 juta, dan Kalimantan 980 ribu. "Ini yang perlu diperhatikan agar tingkat kemiskinan bisa turun merata di semua wilayah," pungkasnya. (agi)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER