Kemiskinan Turun, Tingkat Ketimpangan Masih Tinggi

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Senin, 16/07/2018 14:34 WIB
BPS mencatat tingkat kemiskinan penduduk terkaya dan termiskin (gini ratio) turun dari 0,391 persen pada September 2017 menjadi 0,389 persen pada Maret 2018. BPS mencatat tingkat kemiskinan penduduk terkaya dan termiskin (gini ratio) turun dari 0,391 persen pada September 2017 menjadi 0,389 persen pada Maret 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) turun tipis dari 0,391 persen pada September 2017 menjadi menurun menjadi 0,389 pada Maret 2018.

Penurunan ini terjadi cukup konsisten sejak Maret 2012. Turunnya gini ratio tersebut seiring menurunnya tingkat kemiskinan hingga sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Tingkat kemiskinan memang tercatat paling rendah sejak krisis 1998 lalu, tapi tak demikian halnya dengan gini ratio. Tingkat ketimpangan yang lebih rendah pernah dialami Indonesia pada September 2011 sebesar 0,3888.


Kepala BPS Suhariyanto mengatakan faktor utama yang menurunkan gini ratio, yaitu terjadinya kenaikan pengeluaran oleh masyarakat yang menandakan ada peningkatan pada pendapatannya juga.

"Secara nasional, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan atas," ucap Ketjuk, sapaan akrabnya, Senin (16/7).

Ia merinci, peningkatan pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terendah mencapai 3,06 persen. Sedangkan bagi kelompok 40 persen menengah, tingkat pengeluaran hanya tumbuh 2,54 persen dan kelompok 20 persen teratas tumbuh 2,59 persen.

Kendati secara nasional gini ratio menurun, tetapi berdasarkan jenis daerah belum merata. Sebab, gini ratio di pedesaan justru meningkat dari 0,320 pada September 2017 menjadi 0,324 pada Maret 2018. Sedangkan di perkotaan berhasil menurun dari 0,404 menjadi 0,401 pada periode yang sama.

"Di daerah perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan kelompok atas," jelasnya.


Rinciannya, jumlah pengeluaran kelompok bawah di kota meningkat 2,49 persen. Lalu, kelompok menengah tumbuh 2,17 persen, dan kelompok atas banyak 0,94 persen.

Sedangkan sebaliknya, di daerah pedesaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah tidak secepat kelompok atas, meski masih lebih baik daripada kelompok menengahnya.

Tercatat, peningkatan pengeluaran kalangan atas di desa mencapai 4,95 persen. Sementara kalangan bawah dan menengah, masing-masing hanya tumbuh 2,93 persen dan 2,35 persen.

Berdasarkan provinsi, ketimpangan tertinggi terjadi di Yogyakarta mencapai 0,441. Diikuti Sulawesi Tenggara 0,409, Jawa Barat 0,407, Gorontalo 0,403, Sulawesi Selatan 0,397, Papua Barat 0,394, Sulawesi Utara 0,394, dan DKI Jakarta 0,394.


Sedangkan provinsi dengan ketimpangan terendah, yaitu Bangka Belitung sebesar 0,281, Kalimantan Utara 0,303, Sumatera Utara 0,316, Sumatera Barat 0,321, Aceh 0,325, Riau 0,327, dan lainnya.

"Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena disparitas atau tingkat ketimpangan penduduk masih terjadi di Indonesia dan tidak merata tingkat ketimpangannya," katanya.

Untuk itu, ia melihat ke depannya pemerintah perlu lebih memperhatikan kinerja pertumbuhan ekonomi agar lebih berkualitas. Khususnya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan sektor padat karya, industri, dan pertanian. "Karena ini bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa memberikan upah bagi mereka," jelasnya.

Kemudian, tetap memberikan akses jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial (bansos) melalui subdisi dan Program Keluarga Sejahtera (PKH). "Bansos tetap dibutuhkan ke depan, khususnya di saat-saat tertentu, misalnya untuk BBM, listrik, dan pangan," pungkasnya. (agi/lav)