Pemerintah Yakin Kasus Suap PLTU Riau I Tak Hambat Investasi
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 17 Jul 2018 13:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini kasus dugaan suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I tidak akan mempengaruhi minat investor di bidang ketenagalistrikan.
"Tidak lah (mengurangi minat investasi). Saya rasa masyarakat tetap ingin listrik ada semua," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial di kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/7).
Tahun ini, investasi sektor ketenagalistrikan ditargetkan mencapai US$12,2 miliar atau menurun dibandingkan tahun lalu, US$24,88 miliar. Penurunan tersebut terjadi karena pengerjaan beberapa proyek listrik dialihkan ke tahun depan.
PLTU Riau-I merupakan bagian dari megaproyek 35 ribu MegaWatt (MW) dan telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025.
Melihat hal itu, Ego meyakini kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan melibatkan Bos Apac Group Johanes B Kotjo tidak akan mengganggu pelaksanaan megaproyek 35 ribu MegaWatt (MW) secara keseluruhan.
"Kalau dilihat kapasitas PLTU Riau-I kan 2x300 MW," ujarnya.
Jika pelaksanaan proyek dilakukan sesuai prosedur, lanjut Ego, kasus dugaan suap tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya, pemerintah akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami juga kaget, kok ada hal-hal semacam ini," ujarnya.
Dalam perkembangannya, pemerintah akan tetap fokus untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistikan di Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 97,5 persen meningkat dari posisi akhir tahun lalu, 95,3 persen.
Sebagai informasi, proyek PLTU Riau-I merupakan proyek PLTU mulut tambang. Pada Januari 2018, anak usaha PLN PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Batubara, BlackGold Natural Resources, anak usaha BlackGold PT Samantaka Batu bara dan China Huadian Engineering telah meneken Letter of Intent (LoI) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLTU Riau-I. (lav/agi)
"Tidak lah (mengurangi minat investasi). Saya rasa masyarakat tetap ingin listrik ada semua," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial di kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/7).
Tahun ini, investasi sektor ketenagalistrikan ditargetkan mencapai US$12,2 miliar atau menurun dibandingkan tahun lalu, US$24,88 miliar. Penurunan tersebut terjadi karena pengerjaan beberapa proyek listrik dialihkan ke tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PLTU Riau-I merupakan bagian dari megaproyek 35 ribu MegaWatt (MW) dan telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025.
Melihat hal itu, Ego meyakini kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan melibatkan Bos Apac Group Johanes B Kotjo tidak akan mengganggu pelaksanaan megaproyek 35 ribu MegaWatt (MW) secara keseluruhan.
Jika pelaksanaan proyek dilakukan sesuai prosedur, lanjut Ego, kasus dugaan suap tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya, pemerintah akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami juga kaget, kok ada hal-hal semacam ini," ujarnya.
Dalam perkembangannya, pemerintah akan tetap fokus untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistikan di Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 97,5 persen meningkat dari posisi akhir tahun lalu, 95,3 persen.
Lihat juga:KPK Usut Skema Kerja Sama Proyek PLTU Riau |
Sebagai informasi, proyek PLTU Riau-I merupakan proyek PLTU mulut tambang. Pada Januari 2018, anak usaha PLN PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Batubara, BlackGold Natural Resources, anak usaha BlackGold PT Samantaka Batu bara dan China Huadian Engineering telah meneken Letter of Intent (LoI) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLTU Riau-I. (lav/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK