PLN Gunakan Setengah Dana PMN Aliri Listrik Indonesia Timur
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 12 Jul 2018 04:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
PT PLN (Persero) mengatakan sebagian rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan untuk elektrifikasi desa tertinggal, terutama di Indonesia timur.
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan sebanyak Rp8,56 triliun atau 57,06 persen dari total PMN yang diminta Rp15 triliun akan dialokasikan demi listrik pedesaan. Ini mengingat biaya elektrifikasi di kawasan ini relatif lebih mahal dibanding kawasan lainnya.
Adapun, salah satu komponen biaya yang membebani itu adalah sumber daya manusia. Hal ini lantaran dibutuhkan lebih dari satu pegawai untuk melakukan pengecekan dan pemeliharaan di wilayah tertinggal. Tak hanya itu, PLN setidaknya harus menyiapkan satu mesin diesel cadangan agar setrum tetap ada meski mesin lainnya
tengah diperbaiki.
"Sehingga, komponen investasi listrik pedesaan sangat mahal dan operasionalnya juga tinggi. Oleh karena itu, hal utama yang dibutuhkan sangat tinggi sekali adalah pembiayaan," jelas Sofyan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (11/7).
Makanya, tak heran jika biaya instalasi listrik untuk satu rumah tangga bisa mencapai 100 kali lipat dari pulau Jawa. Ia mencontohkan, biaya pemasangan listrik satu rumah tangga di DKI Jakarta bisa mencapai Rp1,5 juta. Namun, biaya pemasangan listrik di desa terpencil bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp160 juta.
Selain itu, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di pedalaman juga terbilang mahal, yakni mencapai Rp4 ribu hingga Rp6 ribu per Kilowatt-Hour (KWh). Padahal, BPP secara nasional di tahun 2018 hanya mencapai Rp1.025 per KWh saja.
"Meski begitu, tapi ini tanggung jawab PLN. Itulah sebabnya selama ini pembangunan terpencil tetap dibangun. Dana ini (PMN) terbesar untuk itu, 50 persen atau lebih kurang sekitar Rp8,6 triliun hanya untuk melistriki," ujar dia.
Sebetulnya, lanjut dia, dana PMN ini tidak bisa menutupi seluruh biaya elektrifikasi di tahun depan. Adapun, kebutuhan elektrifikasi tahun 2019 mencapai Rp25,95 triliun, terdiri dari listrik desa sebesar Rp8,56 triliun, nonlistrik desa sebesar Rp5,23 triliun, gardu induk sebesar Rp3,34 triliun, transmisi sebesar Rp6,23 triliun, dan pembangkit sebesar Rp2,58 triliun.
Dengan kata lain, jika PMN itu disetujui, maka PLN masih perlu merogoh kocek Rp10,95 triliun. "Dan biasanya nonlistrik desa itu pengeluaran kami terbesar di distribusi, karena kami memiliki regional yang banyak," tutur dia.
Berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-376/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, Kementerian BUMN minta persetujuan DPR untuk menambah PMN PLN sebesar Rp15 triliun di dalam APBN 2019.
Selain PLN, Kementerian BUMN juga meminta PMN bagi PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebesar Rp12,5 triliun untuk tol Trans Sumatera dan PMN nontunai bagi PT PANN dengan mengonversi utang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi PMN sebesar Rp2,36 triliun.
(agi)
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan sebanyak Rp8,56 triliun atau 57,06 persen dari total PMN yang diminta Rp15 triliun akan dialokasikan demi listrik pedesaan. Ini mengingat biaya elektrifikasi di kawasan ini relatif lebih mahal dibanding kawasan lainnya.
Adapun, salah satu komponen biaya yang membebani itu adalah sumber daya manusia. Hal ini lantaran dibutuhkan lebih dari satu pegawai untuk melakukan pengecekan dan pemeliharaan di wilayah tertinggal. Tak hanya itu, PLN setidaknya harus menyiapkan satu mesin diesel cadangan agar setrum tetap ada meski mesin lainnya
tengah diperbaiki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Makanya, tak heran jika biaya instalasi listrik untuk satu rumah tangga bisa mencapai 100 kali lipat dari pulau Jawa. Ia mencontohkan, biaya pemasangan listrik satu rumah tangga di DKI Jakarta bisa mencapai Rp1,5 juta. Namun, biaya pemasangan listrik di desa terpencil bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp160 juta.
Selain itu, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di pedalaman juga terbilang mahal, yakni mencapai Rp4 ribu hingga Rp6 ribu per Kilowatt-Hour (KWh). Padahal, BPP secara nasional di tahun 2018 hanya mencapai Rp1.025 per KWh saja.
"Meski begitu, tapi ini tanggung jawab PLN. Itulah sebabnya selama ini pembangunan terpencil tetap dibangun. Dana ini (PMN) terbesar untuk itu, 50 persen atau lebih kurang sekitar Rp8,6 triliun hanya untuk melistriki," ujar dia.
Sebetulnya, lanjut dia, dana PMN ini tidak bisa menutupi seluruh biaya elektrifikasi di tahun depan. Adapun, kebutuhan elektrifikasi tahun 2019 mencapai Rp25,95 triliun, terdiri dari listrik desa sebesar Rp8,56 triliun, nonlistrik desa sebesar Rp5,23 triliun, gardu induk sebesar Rp3,34 triliun, transmisi sebesar Rp6,23 triliun, dan pembangkit sebesar Rp2,58 triliun.
Dengan kata lain, jika PMN itu disetujui, maka PLN masih perlu merogoh kocek Rp10,95 triliun. "Dan biasanya nonlistrik desa itu pengeluaran kami terbesar di distribusi, karena kami memiliki regional yang banyak," tutur dia.
Berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-376/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, Kementerian BUMN minta persetujuan DPR untuk menambah PMN PLN sebesar Rp15 triliun di dalam APBN 2019.
Selain PLN, Kementerian BUMN juga meminta PMN bagi PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebesar Rp12,5 triliun untuk tol Trans Sumatera dan PMN nontunai bagi PT PANN dengan mengonversi utang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi PMN sebesar Rp2,36 triliun.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK