Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution menilai pelemahan mata uang di kawasan Asia, termasuk Indonesia, tak lepas dari melesunya yuan China yang diduga disengaja untuk menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Darmin mencatat bahwa kurs rupiah dalam 6,5 bulan terakhir melemah 6,9 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sementara, hanya dalam tempo dua bulan terakhir, nilai tukar yuan terhadap dolar AS melemah sekitar 5 persen.
"Jadi, kelihatannya China dalam menghadapi perang dagang memang membiarkan mata uangnya melemah karena ingin, saya kira, supaya ekspornya lebih murah di mana-mana," ujar Darmin usai memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-52 di kantornya, Rabu (25/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dugaan Darmin diperkuat oleh kebijakan Bank Sentral China yang melakukan relaksasi operasi pasar terbuka demi mengerek peredaran yuan di pasar dengan mengubah kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM).
Tak ayal, pelemahan mata uang regional masih berlanjut selama beberapa waktu terakhir. Terlebih, Bank Sentral AS The Federal Reserves (The Fed) juga masih memperketat kebijakan moneter dengan mengerek suku bunga acuannya sejak tahun lalu.
Hingga siang ini, kurs rupiah di pasar spot masih bertengger di atas Rp14.500 per dolar AS.
"Bahkan, saya lihat, Malaysia yang sebelumnya mata uangnya tidak terlalu terpengaruh, pada beberapa minggu terakhir mata uangnya terpengaruh," ujarnya.
Untuk menahan tekanan terhadap rupiah, pemerintah berupaya untuk menjaga menjaga neraca perdagangan yang sepanjang paruh pertama tahun ini masih defisit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang paruh pertama 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit terjadi karena secara kumulatif ekspor hanya sebesar US$88,02 miliar sedangkan impor paruh pertama tahun ini mencapai US$89,04 miliar.
Guna memangkas defisit tersebut, pemerintah berupaya untuk mendorong ekspor dan mengurangi kebutuhan impor.
"Rencananya, besok, Pak Presiden (Joko Widodo) akan mengumpulkan para eksportir untuk mendorong eksportir kita semakin giat untuk mengekspor," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas mandatori program pencampuran biodiesel dalam kandungan solar sebanyak 20 persen (B20) baik yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO) maupun yang tidak mendapatkan subsidi (non PSO). Dengan kebijakan ini, pemerintah bisa mengurangi kebutuhan impor minyak solar dari luar negeri.
"Kami sudah memperhitungkan bahwa apabila B20 bisa terwujud secara penuh, katakan tidak 100 persen tetapi 95 persen atau 97 persen, itu Indonesia akan menghemat devisa untuk mengimpor solar kira-kira US$5 miliar hingga US$5,5 miliar setahun," ujar Darmin.
(lav)