Mencerna Definisi Si Miskin ala Jokowi VS SBY-Prabowo

Agustiyanti, CNN Indonesia | Selasa, 31/07/2018 19:41 WIB
Mencerna Definisi Si Miskin ala Jokowi VS SBY-Prabowo Ilustrasi kemiskinan. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kemiskinan bak senjata yang selalu digunakan dalam pertempuran jelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Tak heran, petahana akan menggunakan segala daya dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal ini, juga yang coba dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski pertumbuhan ekonomi memang terseok-seok di kisaran 5 persen dan jauh dari target Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RPJMN) sebesar 7,5 persen di tahun ini, angka kemiskinan mampu turun di bawah 10 persen. Tingkat kemiskinan ini digembar-gemborkan paling rendah sepanjang sejarah.


Per Maret 2018, tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 9,82 persen dari total penduduk. Jumlahnya mencapai 25,95 juta penduduk.

Kendati demikian, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti jumlah penduduk miskin yang disebut mencapai 100 juta orang. Keduanya menganalogikan 100 juta orang miskin tersebut dengan 40 persen penduduk berpendapatan terbawah. 

"Jadi kalau mereka mengalami kesulitan, sulit mendapatkan pekerjaan, pendapatan pas-pasan, daya beli lemah akibat harga naik dan terus naik. Maka itulah APBN kita, kebijakan fiskal kita, alokasi sumber daya kita harus diutamakan untuk mengatasi kesulitan rakyatitu," ujar SBY, baru-baru ini.


Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai sah-sah saja jika politikus memiliki perhitungan angka kemiskinan yang berbeda. Hal ini, menurut dia, tergantung bagaimana cara perhitungannya.

"Saat ini, data resmi-nya BPS, walau mungkin yang lain punya data beda. Dulu waktu Pak SBY menjabat presiden, dia juga sempat marah pada World Bank (Bank Dunia) yang menyebut penduduk miskin 60 juta orang, sedangkan data BPS 30 juta orang," ujar Lana kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/7).

Saat ini, BPS menggunakan besaran pengeluaran sebagai dasar dalam menghitung jumlah penduduk miskin. Hal tersebut, menurut Lana, layak digunakan.

"Pendekatan pengeluaran itu lebih mudah digunakan. Kalau menggunakan pendapatan, masyarakat yang disurvei akan sulit jujur," ungkap dia.

Saat ini, BPS menghitung penduduk miskin berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Per Maret 2018, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp401.220 per kapita, naik dibandingkan September 2017 sebesar Rp387.160 per kapita.

Garis kemiskinan sendiri dihitung berdasarkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan dengan bobot masing-masing 73,48 persen dan 26,52 persen. Garis kemiskinan makanan setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 kkal per hari. Sedangkan garis nonmakanan, dihitung berdasarkan kebutuhan perumahan, sandang, dan kesehatan yang terbagi ke dalam 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Ilustrasi kemiskinanIlustrasi kemiskinan (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Kepala BPS Suhariyanto menyebut perhitungan garis kemiskinan Indonesia saat ini bahkan berada di atas bank dunia. Ia menjelaskan dalam menghitung kemiskinan antarnegara, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dolar AS dengan menggunakan kesetaraan (paritas) daya beli atau purchasing power parity (PPP) per hari.

Mereka tidak menggunakan nilai dolar AS resmi yang nilai tukarnya sekarang sudah Rp14.500 per dolar AS.

Untuk Indonesia, angka konversi PPP merupakan banyaknya rupiah yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan dan jasa dengan jumlah sama dan dapat dibeli dengan US$1 di AS.

Dengan menggunakan tahun dasar (baseline) 2011, batasan kemiskinan ekstrem internasional yang digunakan oleh Bank Dunia adalah US$1,9 PPP per hari.

Perkiraan konversi 1 dolar AS PPP dengan baseline 2011 pada 2016 setara dengan Rp4.985,7 per kapita per hari dan 2018 setara dengan Rp5.300 per kapita per hari.

Artinya, posisi garis kemiskinan (GKN) Indonesia terhadap dolar PPP pada 2016 yang sebesar Rp364.527 per kapita per bulan setara dengan 2,44 dolar AS PPP kapita per hari. Kemudian pada 2018, konversi Rp401.220 per kapita per bulan setara dengan 2,5 dolar AS PPP per hari.


Suhariyanto menambahkan, ketimpangan pengeluaran penduduk juga mulai sedikit berkurang. Ia menyebut, kontribusi pengeluaran per kapita kelompok 40 persen pendapatan terbawah naik paling cepat sebesar 3,06 persen. Sedangkan 40 persen kelompok menengah naik 2,54 persen, dan 20 persen kelompok teratas naik 2,59 persen. 

Bias dalam Perhitungan

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyebut banyak negara yang sebenarnya menggunakan pengeluaran sebagai basis perhitungan kemiskinan. Kendati demikian, ia menyebut, terdapat beberapa bias perhitungan kemiskinan berdasarkan pengeluaran.

"Ada beberapa bias memang dalam perhitungan kemiskinan dengan pengeluaran, yakni banyak orang miskin yang membiayai pengeluaran dengan utang dan ada kelas menengah bawah yang menyembunyikan pengeluaran 'mewahnya'," ungkap dia.

Selain itu, menurut dia, perhitungan kemiskinan berdasar pengeluaran juga sangat dipengaruhi oleh bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

"Kalau ada bansos, pengeluaran yang miskin pasti akan naik. Tapi menurunkan kemiskinan dengan bansos ini bisa jadi semu dan sesaat, karena sangat bergantung pada fiskal," ungkap dia.

Selain penduduk miskin yang mencapai 25,95 juta, pemerintah sebelumnya juga mencatat terdapat sebanyak 59 juta penduduk yang rentan miskin. Sebagian penduduk tersebut, boleh jadi turut menerima bansos sehingga dari sisi pengeluaran tak lagi tergolong miskin.


Untuk itu, menurut dia, BPS seharusnya tak hanya memiliki perhitungan kemiskinan berdasarkan pengeluaran, tetapi juga berdasarkan pendapatan dan kepemilikan aset. Denga demikian, data kemiskinan penduduk yang dimiliki bakal lebih kaya dan tak lagi multi tafsir. 

Sementara itu, Lana menilai meski sudah di bawah 10 persen, tingkat kemiskinan pada Maret 2018 tersebut sebenarnya masih jauh di bawah target RPJMN sebesar 8 persen. Untuk itu, tak salah jika pemerintah lebih realistis dan menurunkan target kemiskinan menjadi 9,3 persen di tahun depan.

"Kalau 9,3 persen saya yakin tercapai. Penurunan kemiskinan ini tak tergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi penyaluran bansos. Yang penting bansos tetap dikeluarkan," terang dia.

Ia pun mewanti-wanti pemerintah tak hanya menyalurkan bansos yang bersifat jangka pendek. Pemerintah, menurut dia, harus mendorong bansos yang bersifat jangka menengah dan panjang untuk mengentaskan kemiskinan.

Lana mengusulkan pemerintah menyisihkan sebagian dari 20 persen anggaran pendidikan guna memberikan ketrampilan penduduk yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah.

"Misalnya ada yang tidak mau lagi sekolah karena lokasi jauh. Itu pemerintah bisa pikirkan untuk memberikan ketrampilan sehingga dia punya bekal untuk mandiri. Jadi tidak hanya bansos tunai," pungkasnya. (agi/agi)