Jokowi Rela Kaji Target Infrastruktur Demi Stabilitas Ekonomi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 27/07/2018 12:00 WIB
Jokowi Rela Kaji Target Infrastruktur Demi Stabilitas Ekonomi Salah satu target pembangunan infrastruktur Jembatan Holtekamp, Jayapura, Papua, sudah hampir rampung. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo sepakat untuk meninjau kembali target pembangunan infrastruktur yang sarat dengan konten impor yang tinggi. Kalaupun mengimpor, harus dipastikan bahwa akan memberi dampak secara cepat terhadap ekonomi nasional.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Negara siap untuk menyesuaikan kebijakannya di tengah ketidakstabilan ekonomi global seperti saat ini.

Hal itu terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan faktor pendorongnya berupa pembangunan infrastruktur yang menggunakan komponen impor cukup besar.


Menurut dia, Indonesia membutuhkan kondisi transaksi berjalan yang mumpuni demi menstabilkan ekonomi, di tengah tekanan eksternal setelah bank sentral AS Federal Reserve agresif menaikkan suku bunga acuan.


Hanya saja, saat ini defisit transaksi berjalan tak kunjung membaik lantaran neraca perdagangan yang mencatat defisit.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia tercatat US$89,04 miliar sepanjang semester I 2018 atau naik 23,1 persen dari tahun sebelumnya US$72,33 miliar. Jika dibandingkan ekspor yang hanya naik 10,03 persen, tak heran Indonesia harus menanggung defisit neraca perdagangan US$1,02 miliar pada periode tersebut.

"Presiden menyampaikan bahwa di dalam menghadapi ketidakstabilan global, Indonesia perlu selalu siap melakukan penyesuaian policy (kebijakan). Apakah itu growth (pertumbuhan ekonomi) yang didorong oleh berbagai pembangunan yang konten impornya tinggi," jelas Sri Mulyani di Istana Bogor, Kamis malam (26/7).

Maka itu, pemerintah siap melihat dan mengkaji pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda atau dilanjutkan. Jika ingin dilanjutkan, harus dipastikan pembangunan itu punya dampak yang cepat.

"Ini pun kami akan lihat, apakah proyeknya pemerintah, atau KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Kami akan lihat secara bersama-sama," jelas dia.


Dalam hal ini, ia mengelak jika ini adalah sinyal pesimistis dari pemerintah. Namun, ini adalah bukti bahwa pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan karena kondisi dunia yang tak menentu.

"Di mana situasi yang berasal dari perubahan global meminta pemerintah untuk secara terus menerus melakukan penyesuaian kebijakan. Dengan demikian Indonesia dalam posisi yang terjaga," pungkas dia.

Pada tahun ini, pemerintah harus rela mengoreksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 menjadi hanya 5,2 persen, setelah sebelumnya sempat optimisitis mencapai 5,4 persen. Pada semester pertama ini, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,1 persen.

(lav/lav)