Devisa Ekspor Parkir di Luar Negeri, Ekonomi Indonesia Bocor

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 02/08/2018 21:03 WIB
Devisa Ekspor Parkir di Luar Negeri, Ekonomi Indonesia Bocor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Indonesia saat ini mengalami kebocoran ekonomi akibat masih terdapat Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diparkir di luar negeri.

"Dalam kaidah ekonomi, kalau devisanya tidak masuk, itu bocor, namanya. Ekonominya bocor sehingga mengurangi cadangan devisa, juga mengurangi kemampuan penambahan uang beredar," ujar Darmin saat menghadiri Business Launch 'Waspada Ekonomi di Tahun Politik' di Jakarta, Kamis (2/8).

Mengutip data Bank Indonesia (BI), Darmin menyebutkan eksportir membawa 80 hingga 81 persen DHE yang diterimanya kembali ke Indonesia.



Padahal, penambahan cadangan devisa bisa menjadi bantalan bank sentral dalam melakukan operasi moneter sebagai upaya untuk menstabilkan kurs rupiah yang beberapa waktu terakhir mendapat tekanan.

Menurut Darmin, terdapat beberapa penyebab sebagian DHE masih berada di luar negeri. Salah satunya, ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa yang tidak melarang penempatan DHE di luar negeri. Hingga kini, Darmin menyebut pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi UU tersebut.

"Waktu saya Gubernur BI, untuk memaksa (DHE) menjadi 80 persen, waktu itu mendekati 85 persen, pergulatannya dua tahun menghadapi dunia usaha, terutama (sektor) migas dan pertambangan. Itu dia melawan, 'Undang-undangnya boleh kenapa Anda suruh-suruh saya menaruh uang di sini?'" ujarnya.


Sebenarnya, jika 80 persen DHE yang masuk ditukar dengan rupiah hal itu akan bagus karena dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, hanya 15 persen dari DHE yang masuk yang ditukar ke rupiah sementara sisanya ditaruh dalam bentuk deposito maupun giro dalam dolar AS.

Bank lokal yang menerima deposito atau giro dalam bentuk valuta asing (valas) tidak akan berani meminjamkan. Pasalnya, uang tersebut bisa sewaktu-waktu diambil oleh eksportir. Akhirnya, bank menempatkan dana tersebut di perbankan luar negeri.

"Dia (bank) taruh di Frankfurt,atau Singapura, atau di Hong Kong. Bunganya paling 0,8 persen, 0,7 persen, mungkin 0,6 persen," ujarnya.

Karenanya, pemerintah merayu pelaku usaha untuk bersedia menempatkan seluruh DHE di dalam negeri. Sayangnya, pemerintah belum menemukan insentif yang mujarab bagi pelaku usaha.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pelaku usaha pada dasarnya mendukung imbauan pemerintah terkait DHE. Pasalnya, pengusaha juga menginginkan kurs rupiah yang stabil.


"Pengusaha sebagian besar mau kok untuk membantu membawa uangnya lebih dari 80 persen ke sini," ujarnya.

Namun, pelaku usaha juga mengalami kendala. Misalnya, memiliki pinjaman dalam bentuk valas di bank asing sehingga DHE tersebut ditempatkan di bank terkait untuk pembayaran cicilan dan bunga pinjaman.

"Ada bank yang sudah punya cabang di sini (Indonesia) tetapi ada juga bank yang belum membuka cabang di sini," ujarnya.

Selain itu, pelaku usaha juga memperhitungkan masalah fluktuasi kurs rupiah yang bisa merugikan. Sebagai upaya mitigasi, perbankan bisa menerbitkan instrumen forward yang bisa mengunci nilai kurs. (lav/lav)