Alirkan Rp360 Miliar, 35 BUMN Beri Sambungan Listrik Gratis
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 08 Agu 2018 06:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 35 perusahaan pelat merah patungan dana untuk membiayai penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat dan Banten.
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama 'Program Sinergi BUMN Sambung Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu', antara PT PLN (Persero) dengan 34 BUMN lainnya pada Selasa (7/8).
"Masih ada warga yang mengakses listrik tapi itu diambil dari rumah tetangganya (levering). Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN ini, warga sepenuhnya akan dapat listrik resmi dari PLN," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam acara penandatangan kerja sama di Sinergi Lounge Kementerian BUMN, Selasa (7/8).
Program ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten.
Dalam surat tersebut, perusahaan pelat merah diminta untuk berkontribusi menyalurkan listrik di wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN. Sebagai tahap awal, program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 Miliar.
Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Rini mengungkapkan sebagian besar warga tidak menyambungkan listrik secara resmi karena biaya instalasi dan penyambungan listrik yang relatif mahal, berkisar Rp900 ribu hingga Rp 1,1 juta.
Melalui program sambung listrik ini, PLN memberi potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya penyambungan listrik, dan sisa biaya akan dibayarkan oleh sinergi BUMN yang turut terlibat. Dana berasal dari program BUMN Hadir untuk Negeri dan bersifat sponsorship, bukan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Berdasarkan data PLN, saat ini rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat tercatat di level 96,79 persen dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang belum terlistriki 334.260 KK.
Rumah tangga kurang mampu yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini akan mendapatkan sambungan listrik PLN berdaya 450 Volt Ampere (VA) dengan tarif bersubsidi Rp420 per kiloWatthour (kWh) dan sistem layanan prabayar.
Rencananya, lanjut Rini, program akan berlangsung hingga Maret 2019 dengan total anggaran mencapai Rp360 miliar.
"Kami berkomitmen untuk menyambung 317 ribu masyarakat kurang mampu di Jawa Barat, ditambah yang di Banten dan masih ada 30 ribu yang di DKI Jakarta," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi program penyambungan listrik tersebut. Saat ini, terdapat sekitar 2,4 juta Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu menyambung listrik. Artinya, dibutuhkan dana lebih dari Rp2 triliun untuk menyambung listrik KK yang tidak mampu.
"Memang ini perlu untuk saudara-saudara kita dibantu. Kalau bulanan saya yakin mampu tapi kalau pasang yang berat," ujar Jonan.
Pemerintah, lanjut Jonan, juga telah mengusulkan kepada parlemen untuk memasukkan subsidi penyambungan listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Dengan asumsi maksimal dua juta rumah tangga yang belum ada sambungan listrik, dan nilai subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar Rp2 triliun.
Dengan program penyambungan listrik gratis bagi Rumah Tangga tidak mampu, Jonan optimistis rasio elektrifikasi Indonesia bisa mencapai 99 persen pada akhir 2019.
Selain PLN, 34 BUMN yang berpartisipasi dalam program ini antara lain Telkom, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, Angkasa Pura II, Pelindo III, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN, Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga, Jasa Raharja, Taspen, Airnav, Askrindo, Jasindo, ASDP Indonesia, Perum Bulog, Jamkrindo, Biofarma, Semen Indonesia, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Dahana, Perhutani, Pindad, Pos Indonesia dan Jiwasraya. (lav/agt)
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama 'Program Sinergi BUMN Sambung Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu', antara PT PLN (Persero) dengan 34 BUMN lainnya pada Selasa (7/8).
"Masih ada warga yang mengakses listrik tapi itu diambil dari rumah tetangganya (levering). Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN ini, warga sepenuhnya akan dapat listrik resmi dari PLN," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam acara penandatangan kerja sama di Sinergi Lounge Kementerian BUMN, Selasa (7/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten.
Dalam surat tersebut, perusahaan pelat merah diminta untuk berkontribusi menyalurkan listrik di wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN. Sebagai tahap awal, program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 Miliar.
Rini mengungkapkan sebagian besar warga tidak menyambungkan listrik secara resmi karena biaya instalasi dan penyambungan listrik yang relatif mahal, berkisar Rp900 ribu hingga Rp 1,1 juta.
Melalui program sambung listrik ini, PLN memberi potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya penyambungan listrik, dan sisa biaya akan dibayarkan oleh sinergi BUMN yang turut terlibat. Dana berasal dari program BUMN Hadir untuk Negeri dan bersifat sponsorship, bukan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Berdasarkan data PLN, saat ini rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat tercatat di level 96,79 persen dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang belum terlistriki 334.260 KK.
Rumah tangga kurang mampu yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini akan mendapatkan sambungan listrik PLN berdaya 450 Volt Ampere (VA) dengan tarif bersubsidi Rp420 per kiloWatthour (kWh) dan sistem layanan prabayar.
Rencananya, lanjut Rini, program akan berlangsung hingga Maret 2019 dengan total anggaran mencapai Rp360 miliar.
"Kami berkomitmen untuk menyambung 317 ribu masyarakat kurang mampu di Jawa Barat, ditambah yang di Banten dan masih ada 30 ribu yang di DKI Jakarta," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi program penyambungan listrik tersebut. Saat ini, terdapat sekitar 2,4 juta Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu menyambung listrik. Artinya, dibutuhkan dana lebih dari Rp2 triliun untuk menyambung listrik KK yang tidak mampu.
"Memang ini perlu untuk saudara-saudara kita dibantu. Kalau bulanan saya yakin mampu tapi kalau pasang yang berat," ujar Jonan.
Pemerintah, lanjut Jonan, juga telah mengusulkan kepada parlemen untuk memasukkan subsidi penyambungan listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Dengan asumsi maksimal dua juta rumah tangga yang belum ada sambungan listrik, dan nilai subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar Rp2 triliun.
Dengan program penyambungan listrik gratis bagi Rumah Tangga tidak mampu, Jonan optimistis rasio elektrifikasi Indonesia bisa mencapai 99 persen pada akhir 2019.
Selain PLN, 34 BUMN yang berpartisipasi dalam program ini antara lain Telkom, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, Angkasa Pura II, Pelindo III, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN, Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga, Jasa Raharja, Taspen, Airnav, Askrindo, Jasindo, ASDP Indonesia, Perum Bulog, Jamkrindo, Biofarma, Semen Indonesia, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Dahana, Perhutani, Pindad, Pos Indonesia dan Jiwasraya. (lav/agt)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK