Divestasi Rampung, Freeport Diharapkan Langsung Kantongi IUPK
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 08 Agu 2018 11:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum berharap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP) Freeport Indonesia dapat terbit bersamaan dengan penyelesaian transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Saat ini, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu masih mengantongi IUPK Sementara yang berlaku hingga 31 Agustus 2018. Kepemilikan IUPK merupakan salah satu syarat untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai rekomendasi yang berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga 15 Agustus 2018.
"Kami mau semua bersamaan," kata Budi usai rapat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/8).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan penerbitan IUPK OP permanen akan dilakukan setelah proses divestasi tuntas dan kesepakatan mengenai stabilitas investasi selesai.
Saat ini, lanjut Budi, Inalum masih menyelesaikan penyusunan perjanjian jual beli (sales purchase agreement) dengan Rio Tinto dan Indocopper serta perjanjian pertukaran (exchange agreement) dan perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) dengan Freeport McMoran Inc terkait perubahan hak partisipasi 40 persen Rio Tinto menjadi 40 persen saham.
Penyusunan tiga perjanjian itu ditargetkan rampung dalam 60 hari terhitung sejak ditandatanganinya head of agreement (HoA) pada 12 Juli 2018 lalu.
Sebagai bagian dari upaya koordinasi dengan pemerintah, Budi hari ini hadir dalam rapat tertutup di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut membahas mengenai penerbitan IUPK, transaksi divestasi, dan stabilitas finansial.
"Kami koordinasikan IUPK-nya, transaksinya, lampirannya, financial stabilitynya. Jadi itu dikordinasikan sama pak Sekjen (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial)," ujarnya.
Selain Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno juga hadir dalam rapat yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut. (agi)
Saat ini, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu masih mengantongi IUPK Sementara yang berlaku hingga 31 Agustus 2018. Kepemilikan IUPK merupakan salah satu syarat untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai rekomendasi yang berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga 15 Agustus 2018.
"Kami mau semua bersamaan," kata Budi usai rapat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan penerbitan IUPK OP permanen akan dilakukan setelah proses divestasi tuntas dan kesepakatan mengenai stabilitas investasi selesai.
Saat ini, lanjut Budi, Inalum masih menyelesaikan penyusunan perjanjian jual beli (sales purchase agreement) dengan Rio Tinto dan Indocopper serta perjanjian pertukaran (exchange agreement) dan perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) dengan Freeport McMoran Inc terkait perubahan hak partisipasi 40 persen Rio Tinto menjadi 40 persen saham.
Sebagai bagian dari upaya koordinasi dengan pemerintah, Budi hari ini hadir dalam rapat tertutup di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut membahas mengenai penerbitan IUPK, transaksi divestasi, dan stabilitas finansial.
"Kami koordinasikan IUPK-nya, transaksinya, lampirannya, financial stabilitynya. Jadi itu dikordinasikan sama pak Sekjen (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial)," ujarnya.
Selain Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno juga hadir dalam rapat yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK