Mensos Klaim Bansos Paling Ampuh Tekan Kemiskinan
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 09 Agu 2018 10:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Idrus Marham menyebut program bantuan sosial (bansos), khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti paling ampuh menekan angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah pun tak segan memperbesar pos anggaran tersebut.
Apalagi, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan hingga di kisaran 9 persen hingga 9,3 persen dari total penduduk di akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja. Hingga Maret 2018, tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,82 persen.
"Strategi ini (penambahan anggaran bansos) dari hasil evaluasi, karena kami ingin kemiskinan itu lebih rendah lagi dan kami lihat PKH ini efektif. Maka kami efektifkan lagi dengan tambah anggaran," ucap Idrus di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).
Idrus pun membantah penambahan anggaran bansos sekadar kebijakan populis yang dilakukan jelang akhir pemerintahan lantaran Jokowi bakal kembali maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Meski begitu, ia menilai bila PKH berhasil dan angka kemiskinan turun, maka tak salah pula bila masyarakat nantinya memilih kembali Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.
"Ya kalau Presiden Jokowi berhasil dalam pemerintahannya dan programnya jalan, lalu rakyat pilih lagi, ya itu normal saja, tidak salah. Yang salah, kalau tidak berhasil, tapi dipilih lagi," katanya.
Meski memberikan bansos secara jor-joran, Idrus menyatakan bahwa program ini tidak bersifat permanen. Pasalnya, pemerintah turut melengkapi bansos dengan kebijakan lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Misalnya, melalui pemberian dana desa dan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, ketika masyarakat penerima bansos sudah cukup mandiri dan tak lagi masuk kategori masyarakat miskin, pemberian bansos akan dialihkan ke masyarakat lain yang membutuhkan.
"Kalau masyarakat sudah mampu, sudah mandiri, dengan kesadaran sendiri akan menyatakan berhenti (untuk menerima PKH). Dengan semangat kejujuran, kalau sudah mampu dan mandiri, kadi keluarlah mereka," katanya.
Meski begitu, Idrus bilang pemerintah tak takut bila pencabutan bansos suatu hari nanti akan membuat masyarakat kembali jatuh miskin. Sebab, masyarakat yang lepas dari bansos akan lebih dulu dipastikan melalui verifikasi kementerian bahwa mereka sudah bisa hidup mandiri tanpa bansos.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), penyaluran PKH tahap satu pada Februari 2018 dan tahap dua pada Mei 2018 telah diberikan tepat waktu sekitar 97 persen dari total alokasi. PKH itu diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sedangkan penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) pada kuartal I 2018 telah diberikan sesuai jadwal sekitar 95 persen dari target. Penyaluran Rastra diberikan kepada 5,5 juta KPM dan BNPT diberikan ke 10 juta KPM. Secara total, pemberian bansos pemerintah meningkat 87,6 persen hingga kuartal I 2018.
Walhasil, menurutnya, wajar saja bila angka kemiskinan berhasil mencetak sejarah baru sejak era reformasi digulirkan pada 1998 silam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen dari total populasi masyarakat Indonesia. Jumlah masyarakat miskin kini tersisa 25,95 juta orang.
Sementara penyaluran bansos tahap berikutnya akan dilakukan pada semester II 2018 akan dilakukan pada Agustus ini.
Peringatkan Pemda
Di sisi lain, Idrus meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ia mengaku, hingga kini masih ada beberapa pemda yang menunda penyaluran bansos karena berbagai alasan.
"Ini masih ada daerah yang menunda penyaluran bansos karena kepentingan politik praktis. Saya tidak mau, harus dipastikan bansos ini tuntas disalurkan," terang dia.
Selain karena masalah politik, menurutnya, ada pula pemda yang tidak tepat waktu menyalurkan bansos karena ada perbedaan data jumlah penerima dan realisasi penyaluran.
Untuk itu, ia meminta jajaran kementeriannya dan daerah semakin erat membangun koordinasi dan verifikasi pendataan penerima bansos.
Lalu, untuk mendukung ketepatan waktu penyaluran bansos, Idrus meminta para bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas infrastruktur mereka.
Menurutnya, beberapa kasus keterlambatan bansos masih terjadi karena lambatnya pembukaan rekening kolektif, mesin ATM dan jaringan internet yang bermasalah, hingga buku tabungan yang belum terdistribusi. "Jangan sampai masalah teknis jadi penghambat," imbuhnya.
Lebih lanjut, ketika bansos telah disalurkan pun, ia meminta para Dinas Sosial (Dinsos) di daerah sigap mengatasi keluhan masalah dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Jangan sampai juga terjadi kasus penyimpangan SOP akibat penyalahgunaan kewenangan pendamping," tekannya. (agi)
Apalagi, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan hingga di kisaran 9 persen hingga 9,3 persen dari total penduduk di akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja. Hingga Maret 2018, tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,82 persen.
"Strategi ini (penambahan anggaran bansos) dari hasil evaluasi, karena kami ingin kemiskinan itu lebih rendah lagi dan kami lihat PKH ini efektif. Maka kami efektifkan lagi dengan tambah anggaran," ucap Idrus di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, ia menilai bila PKH berhasil dan angka kemiskinan turun, maka tak salah pula bila masyarakat nantinya memilih kembali Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.
Meski memberikan bansos secara jor-joran, Idrus menyatakan bahwa program ini tidak bersifat permanen. Pasalnya, pemerintah turut melengkapi bansos dengan kebijakan lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Misalnya, melalui pemberian dana desa dan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, ketika masyarakat penerima bansos sudah cukup mandiri dan tak lagi masuk kategori masyarakat miskin, pemberian bansos akan dialihkan ke masyarakat lain yang membutuhkan.
"Kalau masyarakat sudah mampu, sudah mandiri, dengan kesadaran sendiri akan menyatakan berhenti (untuk menerima PKH). Dengan semangat kejujuran, kalau sudah mampu dan mandiri, kadi keluarlah mereka," katanya.
Meski begitu, Idrus bilang pemerintah tak takut bila pencabutan bansos suatu hari nanti akan membuat masyarakat kembali jatuh miskin. Sebab, masyarakat yang lepas dari bansos akan lebih dulu dipastikan melalui verifikasi kementerian bahwa mereka sudah bisa hidup mandiri tanpa bansos.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), penyaluran PKH tahap satu pada Februari 2018 dan tahap dua pada Mei 2018 telah diberikan tepat waktu sekitar 97 persen dari total alokasi. PKH itu diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sedangkan penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) pada kuartal I 2018 telah diberikan sesuai jadwal sekitar 95 persen dari target. Penyaluran Rastra diberikan kepada 5,5 juta KPM dan BNPT diberikan ke 10 juta KPM. Secara total, pemberian bansos pemerintah meningkat 87,6 persen hingga kuartal I 2018.
Walhasil, menurutnya, wajar saja bila angka kemiskinan berhasil mencetak sejarah baru sejak era reformasi digulirkan pada 1998 silam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen dari total populasi masyarakat Indonesia. Jumlah masyarakat miskin kini tersisa 25,95 juta orang.
Sementara penyaluran bansos tahap berikutnya akan dilakukan pada semester II 2018 akan dilakukan pada Agustus ini.
Peringatkan Pemda
Di sisi lain, Idrus meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ia mengaku, hingga kini masih ada beberapa pemda yang menunda penyaluran bansos karena berbagai alasan.
"Ini masih ada daerah yang menunda penyaluran bansos karena kepentingan politik praktis. Saya tidak mau, harus dipastikan bansos ini tuntas disalurkan," terang dia.
Selain karena masalah politik, menurutnya, ada pula pemda yang tidak tepat waktu menyalurkan bansos karena ada perbedaan data jumlah penerima dan realisasi penyaluran.
Untuk itu, ia meminta jajaran kementeriannya dan daerah semakin erat membangun koordinasi dan verifikasi pendataan penerima bansos.
Lalu, untuk mendukung ketepatan waktu penyaluran bansos, Idrus meminta para bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas infrastruktur mereka.
Menurutnya, beberapa kasus keterlambatan bansos masih terjadi karena lambatnya pembukaan rekening kolektif, mesin ATM dan jaringan internet yang bermasalah, hingga buku tabungan yang belum terdistribusi. "Jangan sampai masalah teknis jadi penghambat," imbuhnya.
Lebih lanjut, ketika bansos telah disalurkan pun, ia meminta para Dinas Sosial (Dinsos) di daerah sigap mengatasi keluhan masalah dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Jangan sampai juga terjadi kasus penyimpangan SOP akibat penyalahgunaan kewenangan pendamping," tekannya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK