Jokowi Tambah Anggaran Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih akan mengandalkan kebijakan anggaran guna menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun depan. Untuk itu, penambahan dan modifikasi akan dilakukan pada sejumlah pos anggaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut tingkat kemiskinan tahun depan ditargetkan turun ke kisaran 8,5 persen hingga 9,5 persen dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memodifikasi penganggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di tahun depan.

Seperti rencana sebelumnya, penggelontoran PKH di tahun depan akan diberikan berbeda-beda untuk setiap kepala keluarga (nonflat). Nantinya, jumlah bantuan yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mencapai 16 persen dari total konsumsi dari angka saat ini 9 persen.

Lihat juga: Jokowi Bakal Keluarkan Jurus Baru Selamatkan Rupiah

Sementara untuk BPNT, pemerintah akan menambah penerimanya dari angka saat ini 10 juta Kepala Keluarga menjadi 15,6 juta KK. Maka, penerima bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (bansos rastra) seluruhnya akan bertransformasi menjadi penerima BPNT di tahun depan.

"Jadi penerima BPNT di tahun depan jadi 15,6 juta penerima," jelas Bambang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/8).

Selain tingkat kemiskinan, pemerintah juga ingin memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari posisi 2017 sebesar 70,81 menjadi 72. Demi mencapai hal itu, pemerintah akan merombak alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Rencananya, penerima KIS akan ditambah menjadi 107 juta penduduk atau naik 12,75 persen dari jumlah penerima saat ini 95 juta penduduk. Begitu pula dengan KIP, dengan rencana anggaran sebesar Rp11 triliun dan jumlah penerima yang makin bertambah.

"(Untuk KIP) Saya lupa jumlah pasti orangnya, tapi yang pasti bertambah tahun depan. Kami ingin daftar KIP ini dengan PKH itu sinkron, jadi anaknya sekolah di PKH itu juga menerima KIP," jelas dia.

Lihat juga: B20 Lancar, Jokowi Tak Perlu Tunda Proyek Infrastruktur

Untuk indikator yang terakhir, Bambang menyebut bahwa pemerintah ingin menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,13 persen di tahun ini menjadi 5 persen di tahun depan. Makanya, akan ada penambahan anggaran untuk pendidikan vokasi di tahun depan.

Makanya, akan ada penambahan anggaran pendidikan vokasi dari Rp10 triliun di tahun ini menjadi Rp14 triliun di tahun depan. Adapun, anggaran vokasi ini akan dipertanggungjawabkan oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait. Tetapi menurutnya, pendidikan vokasi yang difokuskan tahun depan antara lain mencakup pariwisata dan manufaktur.

"Sekarang Indonesia prioritas di pariwisata, maka kami perlu mendatangkan turis lebih banyak. Sehingga vokasi pariwisata diperkuat. Lalu, kami ingin menghidupkan kembali industri, maka otomatis vokasi di industri diperkuat," pungkas Bambang. (agi/agi)