PUPR Stop Proyek Kontrak Tahun Jamak Baru

Agus Triyono | CNN Indonesia

Senin, 13 Agu 2018 23:55 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan tidak akan melaksanakan proyek tahun jamak baru pada 2019 nanti. — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa 2019 nanti pihaknya akan menghentikan lelang proyek tahun jamak dan fokus menyelesaikan proyek infrastruktur. (Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan untuk tidak menggelar lelang proyek tahun jamak (multiyears) baru untuk 2019 nanti.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementeriannya akan fokus dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur sehingga ketika pemerintahan Presiden Jokowi jilid I berakhir pada 2019 mendatang, tidak ada proyek infrastruktur yang mangkrak di tengah jalan.

Selain itu, pihaknya juga fokus dalam menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) yang dibebankan kepada Kementerian PUPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Jokowi Beri Tugas Tambahan Infrastruktur untuk PUPR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, Kementerian PUPR mendapat tugas untuk menyelesaikan pembangunan 150 PSN; 54 bendungan, tujuh infrastruktur irigasi, satu tanggul laut, 69 jalan tol, empat jalan nasional, tiga pos lintas batas negara (PLBN), sembilan proyek air minum dan sanitasi, dan tiga proyek perumahan.

Basuki menargetkan tahun ini, 27 PSN kelar.

Sementara itu, untuk 2019 nanti pihaknya menargetkan 47 PSN bisa selesai lagi.

Lihat juga:

Rem Infrastruktur, Daftar Proyek Strategis Belum Akan Diubah

"Jadi dengan itu tidak ada pembangunan baru dengan kontrak tahun jamak, kecuali untuk bendungan dan irigasi/air pendukung sebagai pendukung fungsi bendungan," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com awal pekan ini.

Kementerian PUPR pada tahun 2019 nanti mendapatkan alokasi anggaran Rp110,73 triliun.

Basuki mengatakan bahwa anggaran tersebut 67,3 persen di antaranya akan digunakan untuk belanja modal. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk belanja barang dan pegawai.